BATUBARA, TOPKOTA.co – Rapat paripurna dengan agenda pandangan Fraksi terhadap laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Batubara terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 gagal dilaksanakan disebabkan jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi quorum.
Sekretaris DPRD Batubara M Agus Andika saat dihubungi wartawan, Jum’at (2/7/21) mengatakan rapat paripurna yang digelar pada Selasa (29/6/21) lalu itu batal dilaksanakan disebabkan anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi quorum.
“Yang hadir hanya 21 orang, sementara 14 lainnya tak hadir meskipun rapat sempat diskorsing selama dua kali 15 menit hingga akhirnya dinyatakan ditunda,” katanya.
Agus menjelaskan bahwa Badan Musyawarah (Banmus) DPRD setempat sudah menjadwalkan ulang rapat paripurna tersebut pada Senin (5/7/21) mendatang, dengan agenda yang sama yakni pandangan fraksi terhadap laporan Pansus LKPD 2020.
Menanggapi hal itu, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Batubara Ahmad Fatih Sultan menyayangkan serta mengecam perilaku bolos 14 anggota DPRD Batubara yang dinilai telah mencederai amanah dari rakyat yang telah memilihnya.
“Kami mengecam keras tindakan bolos para oknum anggota DPRD ini, sebab dengan tertundanya pembahasan LKPD tentu akan berimbas pada agenda penting percepatan pembangunan yang lainnya ikut tertunda,” katanya saat menggelar aksi tunggal dengan membentangkan poster didepan gedung DPRD Batubara di Limapuluh, Jum’at (2/7/21).
Apalagi ditengah wabah Covid-19 yang belum reda ini lanjut Sultan, lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan itu harusnya mendorong dan mendukung Pemkab Batubara untuk lebih cepat dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur maupun peningkatan ekonomi, namun mereka malah sebaliknya mangkir dari tugas yang diembannya.
Sultan berharap, Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD setempat dapat segera bertindak atas perilaku bolos para wakil rakyat tersebut dan menyampaikan hasilnya secara terbuka dihadapan publik.
Nasir juga meminta dukungan semua media massa baik cetak, online dan elektronik agar mempublikasikan nama-nama 14 anggota DPRD Batubara tersebut agar diketahui secara luas ditengah masyarakat.
“Peran media kita harapkan menjadi garda terdepan sebagai sarana mencerdaskan masyarakat, ini penting agar masyarakat tahu perilaku perwakilannya di lembaga legislatif dan dapat memberikan sanksi sosial dan politik terhadap oknum tersebut,” ujarnya.
Tokoh muda Batubara itu juga meminta pihak sekretariat DPRD dapat membuka data absensi kehadiran 14 anggota DPRD yang bolos itu agar diketahui oleh masyarakat secara luas. (Solong)
