Kapolres Pelabuhan Belawan mmenjelaskan pendistribusian logistik Pemilu telah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. “Polres Pelabuhan Belawan bertanggung jawab untuk mengawal proses pendistribusian tersebut, dimulai dari Gudang KPU Kota Medan di Jalan KL. Yos Sudarso Kelurahan Mabar, hingga sampai ke tingkat PPK dan PPS di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan,” jelas AKBP Janton Silaban, Senin (12/2/2024).

Kapolres menerangkan, setelah logistik Pemilu tiba di PPK dan PPS, akan dilakukan penjagaan oleh personel yang telah ditunjuk untuk menjaga keamanan di masing-masing PPK dan PPS. “Pengawalan dan penjagaan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Polres Pelabuhan Belawan,” ujar Kapolres Pelabuhan Belawan.

“Dengan adanya pengawalan dan penjagaan ini, kami harapkan proses Pemilihan Umum dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar tanpa gangguan yang berarti,” tutup AKBP Janton Silaban SH SIK MKP.

Langkah ini juga merupakan bentuk komitmen Polres Pelabuhan Belawan dalam mendukung jalannya demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan Pemilu yang adil dan transparan. (Rudi)

The post Kapolres Pelabuhan Belawan Kawal Pendistribusian dan Penjagaan Logistik Pemilu appeared first on Topkota.

Apel pergeseran pasukan itu dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, di Lapangan Mapolda Sumut, Minggu (11/2/2024).

Turut hadir dalam kegiatan itu, Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Mochammad Hasan, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana serta para pejabat utama Polda Sumut.

“Dalam rangka pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024, Polda Sumut hari ini menggeser dengan memberangkatkan 12.908 personel untuk mengamankan tahapan pemungutan suara di TPS kabupaten/kota,” ujar Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi.

Ia mengungkapkan, Provinsi Sumatera Utara memiliki 45.875 TPS, maka dari itu Polda Sumut dalam melaksanakan pengamanan didukung Kodam I Bukit Barisan, Satpol PP, dan seluruh stakeholder pendukung lainnya.

“Pergeseran pasukan ini sebagai komitmen Polda Sumut siap melaksanakan pengamanan pemungutan suara di Sumatera Utara,” ungkapnya pergeseran pasukan ini akan berantai dari Polda ke Polres, Polres ke Polsek, Polsek kemudian ke kelurahan lalu ke TPS-TPS.

“Untuk pergeseran logistik Pemilu saya terus memantau dan itu sudah sampai di kabupaten dan sudah digeser dari kabupaten ke kecamatan hingga kelurahan/desa,” ujar mantan Asops Kapolri tersebut.

Agung menambahkan, Polda Sumut telah mendata ada 125 TPS kategori rawan karena geografis yang berlokasi di tujuh kecamatan di Kabupaten Nias Selatan (Nisel). Namun begitu semua logistik pemilu telah dapat dikirim.

“Kita akan memastikan sampai pergeseran logistik dari TPS menuju PPK, ini dinamikanya bermacam-macam tetapi petugas akan siap mengawal hasil pemungutan suara dari tingkat PPK ke kabupaten hingga provinsi. Petugas akan bersiaga sampai dengan pelantikan presiden yang baru, pelantikan anggota DPR yang baru,” pungkasnya. (Ayu)

The post Polda Sumut Berangkatkan 12.908 Personel Amankan Pemungutan Suara appeared first on Topkota.

“Yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden pertama Ir Soekarno sampai Presiden ketujuh Ir Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain,” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Minggu (14/1/2024).

Menurut Karopenmas, dengan lengkap Kapolri menyampaikan pesan-pesan soal persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, kemudian juga terkait cooling system di pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ia menekankan, estafet kepemimpinan tentu harus dilanjutkan siapaun calon pemimpin baru dan apapun program yang dibawanya.

Kapolri ujar Karopenmas, juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk berkomitmen bersikap netral sebagaimana amanah pada UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 Ayat 1 dan Ayat 2.

“Tentunya, Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini, sehingga mewujudkan Pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya. (Ayu)

The post Polri Pastikan Netral Dalam Pemilu 2024 appeared first on Topkota.

Harapan ini disampaikan Bobby Nasution saat menerima kedatangan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan di Balai Kota Medan, Rabu (13/9/2023). Selain bersilaturahmi, rombongan yang hadir diketuai David Reynold tersebut juga sekaligus memperkenalkan jajaran komisioner di Bawaslu Kota Medan.

Di samping proses gelaran Pemilu, Bobby Nasution juga berharap agar Bawaslu Kota Medan berperan dalam menjaga dan meningkatkan jumlah pemilih dalam pesta demokrasi. Sebab, Kota Medan pernah tercatat sebagai daerah dengan tingkat partisipasi pemilih terendah.

“Medan pernah menjadi daerah dengan tingkat pemilih terendah. Suksesnya pemilihan umum juga ditandai dengan tingkat pemilih, maka kami harap Bawaslu juga berperan untuk mendorong peningkatan angka pemilih di Kota Medan,” kata Bobby Nasution.

Didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Medan HM Sofyan dan Kaban Kesbangpol Andi Mario, orang nomor satu di Pemko Medan ini juga meminta Bawaslu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait area mana saja yang boleh dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat berkampanye agar semua pihak dapat terinformasi dengan baik.

“Bawaslu tugasnya sebagai pengawas, melakukan pengawasan. Kami harap, apa yang menjadi aturan-aturan dalam Pemilu bisa disampaikan secara luas dan massif. Dengan begitu, mudah-mudahan masyarakat juga memahami apa yang sebenarnya menjadi esensi Pemilu,” ungkapnya.

Terakhir, Bobby Nasution berharap, nantinya masyarakat dapat menyambut pesta demokrasi dengan damai dan saling menghargai pilihan masing-masing. “Kita ciptakan bersama iklim pemilu yang damai di Kota Medan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Medan David Reynold yang datang bersama komisioner lain minta kolaborasi Pemko Medan dalam mendukung netralitas ASN saat pemilu. “Kami siap bangun kolaborasi dengan jajaran yang ada terkait sosialisasi dan edukasi aturan dalam pemilu,” bilang David. (Ayu)

The post Tak Hanya Lancar & Damai, Bobby Nasution Ingin Tingkat Pemilih di Pemilu 2024 Meningkat appeared first on Topkota.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaksanaan Operasi Mantap Brata dilakukan pada tahun 2023 hingga 2024. Adapun rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024.

“Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023).

Sandi menuturkan ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Brata. Para personel akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

“Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” katanya.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan Operasi Mantap Brata akan terbagi beberapa Satgas yang tergabung dalam operasi, yakni Mabes Polri sebanyak 9 satgas, Satgas Polda sebanyak 7 Satgas dan Satgas Polres sebanyak 6 Satgas. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan melibatkan beberapa satuan kerja (satker) Polri.

“Sebanyak sebelas satuan kerja Polri akan mendukung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Diantarannya, Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divisi humas Polri, Divisi TIK Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hubinter Polri, Srena Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri,” katanya.

Satgas Mabes Polri terdiri atas Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops.

Tujuh satgas di tingkat Polda, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.

Kemudian tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops.

“Dalam operasi Mantap Brata seluruh Polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Setiap penahapan sudah dianalisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Untuk itu, pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasaran yang digunakan, jumlahnya juga berbeda,” katanya.

Dari laporan sementara KPU menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.

“Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara,” katanya.

Sandi menuturkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.

Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

“Dengan optimalnya sinergisitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan,” katanya.

Atas hal tersebut, Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan segala bentuk potensi konflik harus segera diredam.

TNI dan Polri, kata Sandi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Polri lanjut Sandi, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon (paslon).

“Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya. (Ayu)

The post Polri Akan Gelar Operasi Mantap Brata Amankan Pemilu 2024 appeared first on Topkota.

“Kita menangkap sinyal politik, bahwa Andika Perkasa mulai dipertimbangkan oleh elit partai untuk kepentingan pemilu 2024 mendatang. Pertimbangan ini semakin melenturkan pemilu mendatang, bahkan lebih baik dari pemilu 2019 silam,” ujar Koordinator PMPHI Gandi Parapat, Jumat (30/6/2023).

Gandi mengatakan, kepentingan bangsa menjadi pertimbangan pimpinan partai dalam kontestasi pemilu 2024. Masalah politik identitas, masalah suku, agama dan ras, tentunya dapat dihindarkan agar rakyat tidak terpecah akibat pemilu. Sehingga, pemilu dapat berjalan jurdil.

“Pemilu 2019 lalu harus dapat dijadikan pelajaran bersama. Rakyat tidak menginginkan perpecahan. Jenderal Andika Perkasa merupakan pilihan terbaik. Kita optimis, Jenderal Andika dilirik elit partai untuk diusung jadi calon presiden (Capres), minimal calon wakil presiden (Cawapres),” katanya.

Deklarator Forum Andika Perkasa ini meyakini, sistem pemilu berjalan baik tanpa adanya kecurangan jika Andika Perkasa masuk dalam kontestasi. “Kontestasi pemilu dipastikan berjalan satu putaran, tentunya bisa diketahui, nama Jenderal Andika membawa pengaruh besar karena dicintai rakyat saat bertugas,” ungkapnya.

Begitu juga dengan keberhasilan Andika, menurut Gandi, kepemimpinan Andika terlihat semakin seksi karena berhasil membawa kenyamanan bangsa. Andika Perkasa bukan pemimpin yang dianggap asing oleh masyarakat. 

“Kinerjanya yang sangat positif dan humanis membuat Andika cepat dikenal masyarakat. Di bawah kepemimpinan Jenderal Andika, TNI semakin smooth dan merakyat. Sehingga, bukan tidak mungkin jika Jenderal Andika menjadi daya tarik rakyat pada pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, Andika berhasil memajukan TNI. Apalagi bila TNI semakin dekat dengan masyarakat, dihormati negara – negara asing, tentunya Andika semakin diinginkan masyarakat untuk meneruskan kepemimpinan bangsa ini.

“Jenderal Andika Perkasa ini merupakan pemimpin yang humanis. Tidak hanya terhadap bawahan, Jenderal Andika sangat ramah terhadap masyarakat. Salah satu contohnya, pekerja bangunan di lingkungan Mabes TNI dari kalangan masyarakat sipil dan difabel, diajak Jenderal Andika untuk makan bersama di ruang kerjanya. Banyak kegiatan humanis Jenderal Andika Perkasa ini. Tentunya ini semakin mengharumkan institusi TNI,” ungkapnya.

Selain itu, kelebihan lain Andika Perkasa karena sudah membangun kerjasama dengan pemimpin militer negara adikuasa seperti Amerika Serikat maupun pemimpin militer negara lainnya. Kerjasama ini semakin menguatkan posisi TNI di mata dunia, termasuk dalam perdamaian dunia maupun menjaga teritorial Indonesia. Negara luar akan berpikir panjang untuk mengusik teritorial bangsa Indonesia ini. (red)

The post PMPHI Optimistis Andika Perkasa Punya Potensi Menangkan Pilpres 2024 appeared first on Topkota.

Secara teoritis. Pemilu dianggap awal dari beberapa tahapan dalam kehidupan demokrasi, sebab pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Pemilu saat ini dianggap sebagai peristiwa nasional yang sangat penting. Karena Pemilu secara langsung mempengaruhi semua orang. Dalam Pemilu, masyarakat juga dapat mengekspresikan keinginannya dalam politik atau dalam sistem negara.

Ada tiga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini independen dan memiliki tupoksi masing-masing. Ketiga lembaga tersebut bersifat otonom dan memiliki kewenangan dan keterpisahan dari pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, sejak 14 Juni 2022. Hal ini sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemilu 2024 akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada tanggal 27 November 2024.

Pada akhir Oktober 2022, dibentuk dan diambil sumpah anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)  Kecamatan se-Indonesia. Pada awal Januari 2023, telah dilantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seluruh Indonesia. Dengan demikian tahapan pemilu yang berjalan saat ini sepertinya tidak banyak masyarakat umum yang mengetahui dan luput dari ketertarikan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena persepsi yang kurang tepat, bahwa Pemilu hanya menjadi urusan partai politik dan Iembaga penyelenggara Pemilu saja, sehingga meninggalkan ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.

Peran Masyarakat

Partisipas masyarakat dalam pemilu diatur dalam UU 7 Tahun 2017 di BAB XVII Pasal 448, bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dengan ketentuan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, bertujuan meningkatkan proses penyelenggara tahapan pemilu, mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Partisipasi merupakan salah satu prinsip dasar good governance, sehingga banyak kelompok mengadopsi partisipasi sebagai strategi pertama mereka ketika memulai reformasi tahun 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin pars artinya bagian, dan capere artinya ikut serta dalam tindakan politik atau tindakan negara, disatukan itu berarti “partisipasi”. Untuk berpartisipasi atau mengambil bagian berarti mengambil atau memainkan peran. Partisipasi berarti ikut serta dalam kegiatan politik atau pemerintahan

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek terpenting dari demokrasi. Partisipasi masyarakat merupakan ciri modernisasi politik. Adanya keputusan politik, dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Warga negara (masyarakat) memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan isi keputusan politik.

Jadi asumsi dalam negara demokrasi adalah semakin besar partisipasi masyarakat, semakin baik. Dalam implementasinya, tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa warga negara mau mengikuti, memahami dan berpartisipasi dalam urusan politik. Di sisi lain, rendahnya jumlah pemilih umumnya dianggap sebagai pertanda buruk, karena hal itu menunjukkan bahwa warga negara yang abai terhadap urusan negara.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Sejumlah survey menunjukan generasi saat ini diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di Pemilu 2024. Jumlah pemilih muda diperkirakan akan meningkat pada Pemilu 2024 yang digelar. Jika bercermin pada Pemilu 2019, menurut KPU jumlah pemilih muda mencapai 70 hingga 80 juta dari 193 juta pemilih. Artinya, 35-40% pemilih muda berdampak signifikan terhadap hasil pemilu, yang nantinya akan mempengaruhi kemajuan bangsa.

Salah satu pemberdayaan yang bisa dilakukan dengan mendatangi sekolah serta perguruan tinggi, lembaga sosial lainnya untuk menyampaikan akan pentingnya mengeluarkan hak pendapat dalam pemilu, guna mendapat pemimpin dalam waktu lima tahun kedepan. Dimana, mereka masih sangat membutuhkan pendidikan politik karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman, yaitu mereka masih membutuhkan pemantauan dan pembekalan dalam pelaksanaan pemilu untuk pertama kalinya.

Pendidikan politik juga termasuk dalam ketahanan pemilih terhadap intimidasi dan bujukan transaksional yang tidak sehat. Pencerdasan literasi politik juga bisa dilakukan melalui media sosial. Pencerdasan literasi politik ini akan menghasilkan pemilih pemula yang paham akan perannya. Yakni, untuk mengawal pemilu dengan turut aktif mengedukasi orang sekitar tentang hoaks, disinformasi dan misinformasi serta aktif terlibat melaporkan konten berbahaya dan mencegah penyebarannya.

Tujuan dan Harapan

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 yaitu 81% meningkat dibandingkan pada Pileg 2014 yaitu 75% dan Pilpres 70%, (sumber Laman KPU). Namun tidak bisa dipungkiri terdapat 19% pemilih yang belum berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan.

Kematangan masyarakat dalam demokrasi ditandai dengan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Masyarakat bukan sekadar obyek menunggu hasil pemilu, tetapi dengan melakukan mobilisasi dalam pemilu, sosialisasi terkait hak pilih dan melakukan pengawasan agar proses pemilu berjalan jujur dan adil. Untuk itu, perlu diciptakan kader-kader demokrasi baik itu di sekolah, perguruan tinggi bahkan organisasi yang ada di tingkat desa, yang nantinya akan menjadi agen-agen demokrasi untuk melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengawasan.

Penulis: M. Syah Pemerhati Pemilu di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

The post Pentingnya Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2024 appeared first on Topkota.

Rapat ini juga berupaya menangkal potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) atau yang dapat mengganggu stabilitas daerah serta mempertahankan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbud) Hankam khusus di Kabupaten Asahan.

Bupati Asahan berharap pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Asahan dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib dan terkendali sesuai dengan harapan yang diinginkan. Untuk itu diharapkan, Forkopimda Kabupaten Asahan dapat saling bekerjasama untuk mensukseskan Pemilu Tahun 2024.

Terkait tentang pemberitaan, Bupati meminta kepada media, baik media elektronik, cetak dan online dapat memberikan informasi yang benar kepada masyatakat. “Berikan informasi yang benar kepada masyarakat, jangan berikan informasi hoax yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, Forkopimda Kabupaten Asahan siap mensukseskan Pemilu 2024. Dan kepada masyarakat Kabupaten Asahan diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. “Satu suara akan membawa perubahan untuk 5 Tahun kedepan,” tutupnya. (Dad)

The post Bupati Asahan Pimpin Rapat Bahas Isu Aktual Jelang Pemilu 2024 appeared first on Topkota.

Kehadiran rombongan Komisi I DRR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Meutya Hafid ini, diterima langsung Wali Kota Medan Bobby Nasution di ruang Rapat I Kantor Wali Kota.

Hadir Anggota DPR RI Komisi I (Sturman Panjaitan, Ahmad Rizki Sadiq, Darizal Basir) dan Ketua KPID Sumut Anggia Ramadhan, Kadis Kominfo Arrahman Pane serta jajaran Pemko Medan lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Bobby Nasution mengucapkan selamat datang kepada rombongan Komisi I DPR RI ke Kota Medan khususnya ke kantor Wali Kota. Menurut Bobby Nasution kehadiran Tim Kunker DPR RI menjadi motivasi bagi Pemko Medan dalam melihat persiapan yang telah dilakukan Pemko Medan menjelang Pemilu 2024, khususnya terkait dengan pengawalan informasi bagi masyarakat.

“Pertemuan dengan Komisi I DPR RI menjadi motivasi bagi Pemko Medan dalam mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi. Mulai dari menginformasikan pentingnya Pemilu, hak – hak terhadap masyarakat dalam Pemilu dan bagaimana juga melaksanakan Pemilu yang sehat,” jelas Bobby Nasution.

Bobby Nasution menambahkan Pemko Medan juga akan mendorong kerjasama dengan KPID guna mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi, sehingga partisipasi aktif masyarakat yang mendapatkan hak pilih meningkat.

“Pemko Medan juga akan mendorong KPID untuk bekerjasama dalam mengawal informasi Pemilu yang terpusat dan terintegrasi,” sebut Bobby Nasution.

Dijelaskan Bobby Nasution, Pemilu adalah sarana bagi masyarakat untuk memilih menentukan hak pilihnya dan menyatakan pendapatnya melalui suara dan partisipasi aktif bagaimana masyarakat memilih pemimpin kedepannya. Menurut Bobby Nasution, Pemko Medan menjunjung tinggi hak masyarakat dalam partisipasi politik, karena Pemilu 2024 secara langsung menjadi perwujudan yang demokrasi serta pengakuan kedaulatan rakyat dalam hak politiknya.

“Momentum ini masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan dan menjawab keputusan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Oleh karena itu, masyarakat butuh edukasi dan informasi yang cukup jelas terkait dengan Pemilu 2024 agar dapat dipahami oleh masyarakat secara lebih luas, karena hak dan suara masyarakat adalah hal yang sangat penting bagi bangsa,” ujar Bobby Nasution.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan bahwa kehadirannya disini untuk mendorong dan mengingatkan serta melihat apa yang telah dilakukan Pemko Medan dalam mengawal informasi Pemilu 2024.

“Mengingat waktu yang tidak lama lagi menuju Pemilu 2024, kita mendorong Pemko Medan untuk dapat bekerjasama dengan KPID membuat literasi bagi masyarakat, agar dapat mendorong tingkat partisipasi aktif masyarakat sehingga membuat Pemilu berjalan menarik dan menjadi pesta demokrasi yang meriah,” sebutnya.

Dalam pertemuan ini juga, Meutya Hafid meminta KPID agar mengawal lembaga penyiaran untuk bersikap tidak memihak, adil dan proporsional terhadap konten siaran terkait Pemilu 2024. “Kita juga mendorong Dinas Kominfo Kota Medan dan KPID provinsi Sumut untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait dalam pengawalan informasi jelang pemilu 2024, guna mendorong partisipasi pemilih melalui tayangan -tayangan terhadap pemilu,” jelasnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Arrahman Pane dalam paparannya menjelaskan bahwa di tahun 2019 jumlah pemilih di kota Medan sebanyak 1.614.673 orang, dengan rincian laki- laki 791.316 orang dan perempuan 823.357 orang. Di tahun tersebut jumlah TPS di kota Medan sebanyak 6.392.

“Untuk partisipasi masyarakat, pada pilkada tahun 2020, sebanyak 46 persen dari jumlah pemilih sedangkan di tahun 2015 hanya 25 persen, jadi di tahun 2020 partisipasi pemilih di kota Medan ada kenaikan,” jelas Kadis Kominfo.

Menurut Arrahman Pane, dalam mengawal informasi Pemilu yang terpusat dan terintegrasi, Pemko Medan telah melaksanakan sosialisasi, literasi, edukasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan pemilu melalui media massa, media sosial, spanduk, baliho, siaran keliling dan videotron.

“Kita juga telah menyebarluaskan informasi yang benar tentang pemilu untuk mengantisipasi berita hoax melalui media massa, media sosial, spanduk, baliho, siaran keliling dan videotron. Penyebaran informasi juga kita masifkan melalui medsos perangkat daerah, kecamatan sampai dengan tingkat lingkungan,” tutup Kadis Kominfo. (Ayu)

The post Kunker Komisi I DPR RI ke Medan, Jadi Motivasi Pemko Medan Dalam Mengawal Pemilu Yang Terpusat dan Terintegrasi appeared first on Topkota.

Disampaikan Bupati Darma Wijaya yang didampingi Sekdakab H M Faisal Hasrimy menyebut bahwa tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur maupun Bupati/Walikota, katanya di hadapan jajaran Komisi A DPRD Sumut, perwakilan KPU dan Bawaslu Sumut, Ketua KPUD Sergai Fuad Hasan Lubis, perwakilan Bawaslu Sergai serta Kepala OPD terkait di Pemprov Sumut dan Sergai.

“ Pemkab Sergai siap melaksanakan dan mendukung suksesnya Pemilu tahun 2024, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur berdasarkan keputusan yang berlaku termasuk juga dukungan dalam hal anggaran,” sebutnya.

Ia pun mengutarakan jika pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sergai diharapkan dapat berjalan dengan kondusif serta tingkat partisipasi masyarakat meningkat. “Selain itu koordinasi dan kerjasama antara Pemkab Sergai dengan KPUD dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu serta unsur Forkofimda dengan melibatkan peran serta para tokoh partai politik untuk mewujudkan Pemilu yang aman damai serta kondusif dapat terus terjalin dengan baik,” tutup Bupati.

Dikesempatan serupa, Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhammad Andri Alfisah menyampaikan bahwa tujuan lawatan ke Sergai selain untuk bersilaturahmi juga dalam rangka melihat dan meninjau untuk mendukung suksesnya Pemilu tahun 2024, cetusnya.

“ Kami berharap Pemilu 2024 di Sergai dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang kurang baik terjadi nantinya segingga menciptakan Pemilu yang damai dan kondusif,” imbuhnya sembari menyampaikan maksud kunjungannya beserta rombongan juga untuk melihat mekanisme dan perkembangan-perkembangan yang ada terkait persiapan pesta demokrasi mendatang. (End)

The post Bahas Persiapan Pemilu 2024 di Sergai, Bupati Darma Wijaya Terima Kunjungan Komisi A DPRD Sumut appeared first on Topkota.