Turut hadir dalam pengecekan itu antara lain, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampubolon SH MH, Wakapolrestabes Medan AKBP Dr Yudhi Hery Setiawan SIK MSi.

Kemudian, Kasat Intel Polrestabes Medan AKBP Ahyan SSos MM, PS Kasat Samapta Polrestabes Medan Kompol Husnil M Daulay SH SIK MIK, Kabag Ops Polres P. Belawan Kompol Iwan Kurnianto SH MH.

Hadir juga, Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Belawan AKP Zul Efendi SH didampingi komisioner KPU Medan dan Bawaslu Medan.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan personel kepolisian siap untuk menberikan pengamanan logistik dalam Pemilu 2024.

“Kita menyiapkan personel untuk melaksanakan pengamanan 24 jam di gudang-gudang KPU untuk memberikan pengamanan maksimal, selain itu juga kita menyiagakan personel pengawalan guna membawa logistik Pemilu,” pungkasnya. (red)

The post Kapolrestabes Medan Cek Gudang Logistik KPU dan Bawaslu di Jalan Kl Yos Sudarso appeared first on Topkota.

Pada 1-13 Mei, pendaftaran dibuka pukul 08.00-18.00 WIB. Sementara pada tanggal 14 Mei dibuka hingga 23.59 WIB.

Untuk bakal calon anggota DPR semua dapil akan didaftarkan oleh pimpinan pusat partai politik ke KPU. Lalu untuk legislatif tingkat provinsi akan didaftarkan masing-masing pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi.

KPU juga telah mengirim surat kepada parpol terkait hari, tanggal dan perkiraan jam akan hadir ke kantor KPU untuk mendaftarkan calon.

Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan daftar nama calon anggota DPR, provinsi maupun kabupaten/kota harus mendapat persetujuan dari pengurus pusat partai politik. (Ayu)

The post KPU Buka Pendaftaran Caleg DPR, DPRD dan DPD Pemilu 2024 appeared first on Topkota.

Edy Rahmayadi tidak ingin, karena kurangnya persiapan KPU, Bawaslu dan pemerintah akan merugikan masyarakat atau peserta pemilu. Hal yang lebih diwaspadai Edy Rahmayadi adalah timbulnya kerusuhan akibat kurangnya persiapan KPU, Bawaslu dan pemerintah.

“Sebelumnya, pemilu dilakukan secara terpisah masih ada yang ribut, tahun depan pemilu serentak, jadi persiapannya harus benar-benar matang, jangan sampai gara-gara kurangnya persiapan kita ada celah yang membuat masyarakat dirugikan,” kata Edy Rahmayadi saat menerima audiensi dengan KPU dan Bawaslu Sumut di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (13/2/2023).

Menurut Edy Rahmayadi, persiapan harus secara sistematis, termasuk dari penganggaran penyelenggaraan pemilu. Dia menegaskan harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kalau persiapan sudah dimulai, kita harus cepat karena September 2024 itu tidak lama lagi, apalagi soal anggaran, harus benar-benar sistematis dan cepat, tetapi sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Ketua KPU Sumut Herdensi mengatakan pihaknya telah mengajukan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp1,9 triliun. Namun, karena Pemilu dilakukan serentak, menurutnya ada potensi berbagi anggaran dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Dilaksanakan di tahun yang sama, bulan yang sama dan hari yang sama berarti ada potensi sharing anggaran antara APBD Pemprov Sumut dan kabupaten/kota, mana item-item yang kira-kira bisa di sharing,” kata Herdensi.

Oleh sebab itu, KPU meminta Gubernur Sumut untuk memfasilitasi pertemuan dengan bupati dan walikota se-Sumut. Menurut perhitungan KPU, saat ini komposisi biaya Pemilu 2024 sekitar Rp700 miliar dari Pemprov Sumut dan Rp1,2 triliun dari kabupaten/kota.

“Kalau memang bisa sharing dengan kabupaten/kota maka anggaran dari Pemprov Sumut sekitar Rp700 miliar, sisanya Rp1,2 triliun dari kabupaten/kota, mudah-mudahan bisa sharing dengan kabupaten/kota,” kata Herdensi.

Hadir pada pertemuan ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ardan Noor, Inspektur Daerah Sumut Lasro Marbun dan Kepala BKAD Ismael Parenus Sinaga. Hadir juga jajaran KPU Sumut dan jajaran Bawaslu Sumut. (Ayu)

The post Gubsu Minta KPU dan Bawaslu Siapkan Pemilu Serentak 2024 Secara Matang appeared first on Topkota.

Dalam rapat ini, Polri diwakili oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Ia mengatakan bahwa dalam pengamanan Pemilu 2024, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brara.

“Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata,” kata Dedi di Dewan Pers, Selasa (10/1/2022).

Dedi menuturkan, berdasarkan riset dari Kominfo, jelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoax semakin banyak di media sosial.

Ia pun mengharapkan pertemuan antar stakeholders ini rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar. “Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk Polri, Dedi menuturkan pihaknya akan melakukan forum group discusion (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hybrid. Pertemuan ini untuk membahas langkah edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoax jelang pemilu.

“Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid untuk dapat memerikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengatakan, dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, pihaknya sudah melaksanaan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait dengan kasus-kasus sengketa pers.

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan di tahun 2023.

“Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan TikTok,” katanya.

Dari pihak KPI melalui Wakil Ketuanya, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, jelang pelaksanaan Pemilu 2024, nantinya akan banyak TV digital yang hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.

“Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan TV digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu,” ujarnya.

KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.

Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi yang lain jelang pemilu 2024. Perjanjian atau MoU juga sudah dilakukan dan diharapkan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.

Dari pihak Bawaslu menyampaikan pihaknya akan membahas antisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal. Hal ini dilakukan agar tak ada gesekan.

Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo guna mengatur banyaknya media digital.

Perwakilan KPI, Nurjaman Mochtar mengatakan, fenomena yang terjadi saat ini di media sosial adalah konten dibalas dengan konten. Untuk itu, KPI meminta Dewan Pers sebaiknya membuat Undang-undang terkait dengan media sosial atau peraturan dewan pers bagi yang melakukan siaran di siaran lainnya. (Ayu)

The post Polri Bersama KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers Bahas Pencegahan Berita Hoax Jelang Pemilu 2024 appeared first on Topkota.