Hal ini disampaikan Kompak Sumut saat berunjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Jalan AH Nasution Kota Medan, Senin (1/8/2023).

Mereka juga meminta agar Asisten Pengawasan Kejatisu membentuk tim khusus untuk memeriksa Kajari Deli Serdang Jabal Nur.

“Anggaran pendidikan yang fantastis itu seharusnya digunakan untuk meningkatkan pendidikan tapi dikorupsi oleh beberapa oknum untuk kepentingan dirinya. Ada apa ini, kenapa Kejari Deli Serdang tidak mencium atau mengusutnya,” teriak para mahasiswa ini.

“Asisten Pengawasan Kejatisu segera membentuk tim untuk memeriksa Kajari Deli Serdang,” ucap Agus Koordinator Aksi Kompak Sumut.

Agus juga menuding banyak oknum yang terlibat seperti Korcam, oknum ASN Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Deli Serdang. “Meminta agar Kejatisu mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Deli Serdang itu,” ucapnya.

Joyce Sinaga dari Intel/Penkum mewakili pihak Kejatisu menerima aksi unjuk rasa tersebut. Dia mengatakan sudah membaca surat pendemo dan berjanji menyampaikan ke pimpinan secara berjenjang.

Joyce mengusulkan agar dibuat surat tertulis yang disertai petunjuk, bukti maupun foto terkait dugaan korupsi itu untuk diproses sesuai SOP.

Usai melakukan dialog, pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. (Rudi)

The post Kompak Sumut Minta Kajari Deli Serdang Dicopot appeared first on Topkota.

Penghentian penuntutan ketiga perkara lewat pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ), setelah dilakukan ekspose secara virtual dari ruang Vicon Lantai 2 Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan.

Ekspos perkara dari Kejati Sumut diikuti Kajati Sumut Idianto didampingi Wakajati Sumut Joko Purwanto, Aspidum Luhur Istighfar, Kabag TU, Koordinator dan para Kasi.

Secara bersamaan ekspose perkara secara daring juga diikuti Kajari Humbang Hasundutan (Humbahas) Anthony, Kajari Tanjungbalai Asahan Rufina br Ginting, Kacabjari Deliserdang di Labuhandeli Hamonangan Parsaulian Sidauruk serta JPU dari perkara yang diekspose.

Kajati Sumut Idianto melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan menyampaikan bahwa hingga akhir Juli 2023, Kejati Sumut sudah menghentikan 72 perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.

Ketiga perkara yang disetujui untuk dihentikan dengan pendekatan RJ tersebut yakni dari Kejari Humbahas atas nama tersangka Edwin Simbolon melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian dari Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deliserdang di Labuhandeli atas nama tersangka Bambang Syahputra alias Bembeng melanggar Pasal Pertama 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Perkara ketiga dari Kejari Tanjungbalai Asahan atas nama tersangka Rizky Syahputra Alias Kotek Pasal 372 atau 378 KUHPidana. “Tiga perkara ini disetujui untuk dihentikan dengan pendekatan RJ, di mana tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun. Adanya perdamaian antara korban dengan tersangka, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali,” paparnya.

Penghentian penuntutan dilakukan berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Artinya di antara tersangka dan korban tidak ada lagi dendam dan telah membuka ruang yang sah menurut hukum, bagi pelaku dan korban secara bersama merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan keadaan ke keadaan semula. (Ayu)

The post Jampidum Setujui Penghentian Penuntutan 3 Perkara Humanis dari Kejatisu appeared first on Topkota.

Dalam pengungkapan itu, berbagai merek narkoba berhasil disita, diantaranya sabu seberat 134,45 kg, ganja 537,33 kg dan ekstasi 78.730 butir.

Selanjutnya, hasil tangkapan narkoba berbagai merek itu pun dimusnahkan Polda Sumut bersama Komisi III DPR RI dengan menggunakan mesin incenarator, Kamis (15/6/2023).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon Mahesa mengapresiasi kinerja Polda Sumut dalam mengungkap kasus peredaran narkoba dalam skala besar di Sumatera Utara. “Dengan pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Sumut beserta jajaran berhasil menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan pada periode 19 Maret hingga 10 Juni 2023. “Ada 28 kasus narkotika yang berhasil diungkap, dengan barang bukti sabu seberat 134,45 kg, ganja 537,33 kg, ekstasi 78.730 butir dan tersangka sebanyak 40 orang,” jelasnya.

Hadi menerangkan barang bukti narkoba yang disita itu berasal dari Negara Malaysia yang diselundupkan melalui Perairan Tanjungbalai, lalu diedarkan ke beberapa daerah di Sumatera Utara.

“Dari hasil pengungkapan narkoba itu sebanyak 2,7 juta nyawa masyarakat berhasil diselamatkan, dan Polda Sumut juga telah memusnahkan barang bukti narkoba sebagai bentuk ketegasan dalam memberantas peredaran narkotika di Sumatera Utara,” pungkasnya. (Ayu)

The post Polda Sumut, DPR RI dan Kejatisu Musnahkan Barang Bukti Narkoba dan Judi appeared first on Topkota.