Sementara, Musyawarah Daerah (Musda) JMSI Sumut yang telah dilaksanakan tanggal 19 Juni 2023 lalu dianulir Pimpinan Pusat (PP JMSI) berarti musda itu dianggap gagal oleh PP JMSI.

Demikian disampaikan Wakil Ketua didampingi Sekretaris Pengda JMSI Sumut David Susanto dan Chairum Lubis, Senin (10/7/2023) di Medan.

“Yang herannya, Musdanya dianulir, malahan jabatan Aulia Andri sebagai penanggungjawabnya diperpanjang dengan Surat Keputusan PP JMSI No. 90/PP/SKJMSI/VI/2023 tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas Ketua JMSI Sumut tertanggal 6 Juli 2023. Padahal Musda itu mutlak kegagalan Aulia Andri sebagai penanggung jawabnya. Makanya sejumlah kalangan dari unsur pengda dan pengcab bertanya-tanya, ada sekenario apa antara Teguh Santosa Sebagai Ketua Umum dengan Aulia Andri dibalik perpanjangan SK itu,” ucap David

Disebutkannya, keheranan berikutnya dari isi SK Perpanjangan No. 90 yang diterbitkan itu, hanya menerima informasi dari pihak Aulia Andri, yang menganggap sebagian Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang JMSI salah memahami Materi Musda JMSI Sumut itu. Padahal yang mengarahkan Musda itu adalah Pimpinan Sidang Musda, mereka itu adalah yang langsung ditunjuk oleh Aulia Andri pada saat menyampaikan kata sambutan pada acara pembukaan Musda sebagai Plt Ketua JMSI Sumut.

“Plt Ketua JMSI Sumut itu secara resmi menunjuk langsung Abdullah Rasyid sebagai mewakili PP JMSI, Joko mewakili Pengda JMSI Sumut dan Lilik Riadi Dhalimunte mewakili Pengcab JMSI se- Sumut. Lantas SK PP JMSI No. 90 itu pada subjek, memperhatikan poin No. 3, seakan mengisyarakatkan kami ini tidak memahami materi Musda. Makanya terbersit dugaan sejumlah kalangan, ini semacam skenario untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang ikut mendirikan JMSI Sumut ini. Namun ini baru dugaan ya, semoga ini tidak benar adanya,” ungkap David.

Diungkapkannya, keheranan yang ketiga, jika menelaah atau mengkaji kalimat dalam Surat Keputusan PP JMSI No. 88/PP/SKJMSI/VI/2023 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua JMSI Sumut tertanggal 5 Juni 2023, pada subjek memutuskan menetapkan pada poin 3. Menugaskan Plt. Ketua Pengurus Daerah JMSI Sumatera Utara melaksanakan Musyawarah Daerah untuk menyusun dan/atau menyempurnakan Kepengurusan Daerah JMSI Sumatera Utara dalam waktu setidaknya 30 (tigapuluh) hari.

Hal itu menjadi kontradiksi dengan isi SK No. 90/PP/SKJMSI/VI/2023 pada subjek memperhatikan poin No. 3 yakni; Sementara sebagian Pengurus Daerah JMSI Sumatera Utara dan Pengurus Cabang JMSI di Provinsi Sumatera Utara memandang Musyawarah Daerah JMSI Sumatera Utara sekadar proses pemilihan Ketua Pengurus Daerah JMSI Sumatera Utara, dan karena itu mengabaikan evaluasi untuk pembenahan dan penyempurnaan jalannya organisasi seperti yang diamanatkan dalam Surat Keputusan No. 87/PP/SK/JMSI/VI/2023.

“Surat Keputusan No. 87/PP/SK/JMSI/VI/2023 adalah tentang Penilaian terhadap ketua Pengda JMSI Sumut Sumatera Utara, dengan memutuskan dan menetapkan memberhentikan Sdr. Rianto Aghly dari jabatan Ketua Pengurus Daerah JMSI Sumatera Utara. Maka jika ada korelasi dengan materi Musda memenuhi tuntutan PP JMSI tentang mengabaikan evaluasi untuk pembenahan dan penyempurnaan jalannya organisasi, itu adalah tanggungjawab mutlak Aulia Andri sebagai Plt Ketua JMSI Sumut. Jangan yang lain jadi sasaran kesalahan,” tandasnya.

Dikatakannya, namun itu semua diserahkan kepada PP JMSI untuk bersikap lebih arif dan bijaksana untuk mencabut SK No. 90/PP/SKJMSI/VI/2023 tersebut, jika memang tidak ada skenario dibalik ini. Selain itu, pastinya Dewan Pers dan masyarakat pers termasuk pengusaha media siber bisa menilai secara objektif tentang JMSI, berkenaan isi dari SK No. 90/PP/SKJMSI/VI/2023 itu, dari menimbang sampai, 7 poin memutuskan menetapkan, dengan memberi kewenangan yang sangat luas kepada yang bersangkutan.

“Ya bisa jadi skenario seperti di Sumut ini sebagai pilot project nya PP JMSI, untuk bisa memberlakukan di provinsi lain, wallahu a’lam bishawab,” ucapnya mengahkhiri. (red)

The post Ada Skenario Apa Dibalik SK Perpanjangan Plt Ketua JMSI Sumut appeared first on Topkota.

Pasalnya, Aulia Andri terkesan “merampok” suara hasil Musda JMSI Sumut yang didukung oleh 3 (tiga) Pengcab diantarannya, Pengcab Siantar Simalungun, Pengcab Batubara dan Pengcab Kota Medan, yang diduga dilegalkan Ketua Umum (Ketum) JMSI Pusat Teguh Santosa.

Demikian dikatakan Ketua Pengcab JMSI Kota Medan Lilik Riady Dalimunthe kepada wartawan di Medan, Sabtu (8/7/2023).

Menurut Riady, Ketum JMSI Pusat Teguh Santosa terkesan paksakan kehendaknya memilih Aulia Andre sebagai Plt Ketua Pengda JMSI Sumut. Jelas ini melanggar konstitusi organisasi JMSI

Bahkan Teguh Santosa pada penyelenggaraan Musda Pengda JMSI Sumut yang mengagendakan memilih Ketua Pengda JMSI Sumut periode 2023-2027. Namun, hasil Musda yang dibawa oleh pimpinan sidang dari DPP JMSI, M Rasyid ke DPP JMSI Pusat tidak diakomodir oleh Ketum JMSI Pusat Teguh Santosa. Tentunya ini merupakan preseden buruk bagi organisasi JMSI.

Ironisnya, sebelumnya Ketua Umum JMSI Pusat telah mengarahkan Aulia Andri sebagai Ketua Pengcab JMSI Sumut dan Chairum Lubis SH sebagai Sekretaris. Namun Aulia Andri menolak Chairum Lubis sebagai Sekretaris. Dan ini, sebenarnya Aulia Andri telah menentang arahan Ketua Umum JMSI Pusat.

Dikatakan Lilik, seharusnya Ketum JMSI Pusat mengakomodir hasil Musda tersebut agar mengukuhkan kepengurusan Pengda JMSI Sumut dan bukan sebaliknya bertindak tidak profesional dengan memperpanjang jabatan Plt JMSI Sumut kepada Aulia Andri selama 6 (enam) bulan.

Bahkan jabatan Plt Aulia Andri diperpanjang dan memperluas kewenangan dengan menggonta ganti Pengda JMSI Sumut, dimana salah satu persyaratan sesuai AD/ART menjadi Ketua Pengda JMSI Sumut adalah pemilik media juga pengurus Pengda JMSI Sumut.

“Tentunya, tindakan Ketum JMSI Pusat Teguh Santosa telah mencoreng citra organisasi JMSI,” ujar Lilik.

Lilik menilai organisas JMSI ini abal-abal dan tidak kompeten. “Kita akan sampaikan kepada Dewan Pers agar mencabut keanggota JMSI sebagai konstituen.

Perlu diketahui, pelaksanaan Musda yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023 lalu berjalan lancar dan kondusif. Serta semua tatib telah disetujuhi oleh peserta rapat.

Namun sangat disayangkan, peserta rapat dari utusan Pengurus Pusat berinisial F berupaya menggagalkan rapat (deklok) dengan pimpinan sidang untuk mempertanyakan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah yang lama. Padahal, seharusnya hal itu merupakan tugas dari Plt Ketua untuk menyiapkannya sebelum Musda dilaksanakan. Bukan di saat Tatib sudah semua disetujuhi dan bukan di saat pelaksanaan sudah sampai pada pemilihan calon ketua.

Dan juga perlu diketahui, yang namanya Aulia Andre meninggalkan persidangan (WO), sebelum persidangan selesai. Dan Pimpinan Sidang menyatakan Musda berjalan sukses dan lancar, serta menerima surat dukungan dari 3 Pengcab untuk Chairum Lubis SH sebagai Ketua Pengda JMSI Sumut. (red)

The post Ketum JMSI Pusat Terkesan Paksakan Kehendak dan Dinilai Langgar Konstitusi Organisasi appeared first on Topkota.

Dalam Seminar Nasional bertema “Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Prof Mochtar Kusumaatmadja” yang diselenggarakan Unpad dan Kementerian Luar Negeri RI di Gedung Nusantara Kemlu Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023), Rektor Unpad Prof Rina Indiastuti mengatakan kiprah dan kontribusi Prof Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai forum internasional, juga kontribusinya yang sangat besar di dunia pendidikan, tidak dapat diragukan lagi.

Seminar Nasional ini juga dihadiri Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ikatan Alumni (IKA) Unpad, keluarga Prof Mochtar.

“Almarhum Prof Mochtar telah tokoh yang telah berjasa dan memiliki peran yang signifikan bagi Indonesia, masyarakat Jawa Barat dan bahkan dunia. Beliau tidak dapat dipisahkan dari Universitas Padjajaran. Oleh karenanya, seluruh civitas academica Unpad, alumni, serta masyarakat Jabar sangat mendukung penuh kelayakan Prof Mochtar sebagai pahlawan nasional,” ujar Rektor Rina dalam sambutan.

Dalam seminar itu, sejumlah jasa Prof Mochtar Kusumaatmadja yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri RI (1978-1988) dipaparkan. Salah satunya adalah peranan Prof Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan dan konsepsi laut nusantara di forum internasional, yang akhirnya diterima dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konsepsi ini mulai diperjuangkan Indonesia di masa pemerintahan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja di era 1960an.

Sejauh ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengusung nama Prof Mochtar sebagai calon Pahlawan Nasional, di antaranya dengan mengadakan rangkaian seminar dan webinar nasional mengenai kontribusi dan capaian yang dilakukan Prof Mochtar, serta mengabadikan namanya sebagai nama jalan di Bandung.

Pengusulan itu dianggap penting untuk menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa gelar pahlawan nasional tidak hanya disematkan kepada pejuang-pejuang yang mengangkat senjata dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, namun juga layak diberikan kepada tokoh-tokoh bangsa yang membela kepentingan bangsa melalui cara non violence.

Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga mendukung penuh pemberian gelar pahlawan nasional kepada Prof Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Menlu Retno, soft power diplomacy yang dilakukan Prof Mochtar Kusumaatmadja berhasil memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia.

“Semua itu dilakukan demi membangun citra positif Indonesia di mata dunia, sekaligus memperkuat jembatan kebudayaan antara Indonesia dengan negara lain,” ujarnya.

Selain itu, di dalam negeri, Prof Mochtar Kusumaatmadja turut melahirkan gagasan untuk mendirikan Museum Asia Afrika di Bandung yang sangat menginspirasi dan menjadi terobosan baru pada masanya.

Dalam upaya soft power diplomacy itu, Prof Mochtar Kusumaatmadja yang juga menjadi mantan Menteri Kehakiman RI (1974-1978) pernah memediasi perdamaian antara Vietnam dan Kamboja yang berkonflik dari tahun 1977 hingga 1989.

“Beliau paham betul pentingnya stabilitas dan keamanan di kawasan dalam menyelesaikan berbagai konflik, dengan kontribusi beliau dalam menciptakan perdamaian dunia,” tambah Menlu Retno.

“Bagi saya, Prof Mochtar Kusumaatmadja sudah merupakan seorang pahlawan. Karena itu pemberian gelar pahlawan nasional untuk beliau sangatlah pantas sebagai penghormatan kepada kontribusi beliau bagi Indonesia dan dunia, yang dapat menginspirasi generasi muda bangsa ini khususnya diplomat Indonesia,” demikian Menlui Retno Marsudi.

Janji Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Kelayakan Prof. Mochtar Kusumaatmadja mendapatkan gelar pahlawan nasional juga disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

“Dari tahun lalu sudah kita perjuangkan. Pak Mahfud MD (Menko Polhukam) sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, menjanjikan akan mengusung nama Prof Mochtar Kusumaatmadja tahun ini. Tahun lalu menurutnya banyak yang diberi gelar. Insyaallah tahun ini Prof Mochtar Kusumaatmadja bisa diangkat menjadi pahlawan nasional,” ujar Bambang Soesatyo.

“Setiap jejak langkah yang ditinggalkan Prof Mochtar Kusumaatmadja tidak hanya harus dikenang, tapi harus menjadi inspirasi bagi penerus di masa mendatang,” tambah Bambang Soesatyo.

Ketua Umum IKA Unpad Irawati Hermawan menilai, penobatan Prof Mochtar Kusumaatmadja sebagai pahlawan sudah sepatutnya dan sepantasnya. “Saya berharap Prof Mochtar Kusumaatmadja dapat dipertimbangkan dan diumumkan sebagai pahlawan nasional di Hari Pahlawan Nasional di bulan November mendatang,” ujarnya didampingi sejumlah alumni IKA Unpad.

Dampak dari keberhasilan memperjuangkan konsepsi laut nusantara dan konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan itu sangat banyak. Misalnya, luas Indonesia seketika bertambah 2,5 kali lipat, dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi, dan kapal asing tidak diperkenankan lagi melintas di lautan Indonesia, kecuali di jalur-jalur yang dikhususkan yang dikenal sebagai Alur Laut Kepualauan Indonesia (ALKI).

Tidak hanya itu, potensi ekonomi kekayaan Indonesia dari sumber bahari berupa perikanan, migas, energi hingga bertambah hingga sebesar 1.200 miliar dolar AS.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum IKA Unpad Teguh Santosa yang merupakan dosen hubungan internasional di sejumlah kampus mengaitkan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Prof Mochtar Kusumaatmadja itu dengan berbagai tantangan yang tengah dihadapi Indonesia di wilayah perairan.

“Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara tengah menghadapi tantangan yang tidak kecil di wilayah perairan. Baik tantangan yang berupa penyerobotan wilayah perairan oleh state actor yang sama sekali tidak memiliki hak untuk mengklaim wilayah perairan Laut China Selatan yang sejak lama jadi sengketa di antara beberapa negara ASEAN, maupun berupa unjuk kekuatan yang dapat mengagalkan stabilitas dan keamanan kawasan khususnya dan Asia Pasifik umumnya,” ujar Teguh Santosa yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Dia menambahkan, pemberian gelar pahlawan nasional untuk Prof Mochtar Kusumaatmadja memiliki arti penting di dalam menanamakan kesadaran Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristiknya yang khas. Dengan demikian berbagai potensi maritim yang dimiliki Indonesia dapat dijaga dan dieksplorasi dengan lebih baik lagi untuk kepentingan bersama.

“Pemberian gelar pahlawan nasional untuk Prof Mochtar Kusumaatmadja penting di tengah kompetisi, persaingan, dan pertarungan kepentingan dunia, agar kita menyadari jati diri kita sebagai negara kepulauan dan karena kita membela dan melindungi hak dan kepentingan kita di wilayah perairan,” demikian Teguh Santosa. (red)

The post Gelar Pahlawan Nasional Untuk Prof Kusumaatmadja Penting di Tengah Kompetisi Dunia appeared first on Topkota.

Rahiman Dani ditembak orang tidak dikenal pada 3 Februari lalu. Ketika itu dia dalam perjalanan dari rumah menuju masjid untuk menjalankan shalat Jumat.

Dalam pertemuan yang dilakukan di lantai 7 Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2023), Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan, sejak awal pihaknya sangat hati-hati menangani kasus yang menimpa Rahiman Dani yang juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah di Bengkulu.

“Kami tidak mau insinuatif, dan berharap proses pengusutan oleh kepolisian akan membuahkan hasil untuk mengungkap pelaku dan motif upaya pembunuhan sahabat kami,” ujar Teguh.

Teguh menilai respon Kepolisian Bengkulu di awal-awal kasus ini cukup sigap. Namun belakangan ada kesan pengusutan kasus ini jalan di tempat. Kapolda Bengkulu Irjen Armed Wijaya pun telah mengakui salah satu penyebab pengusutan kasus ini jalan di tempat adalah karena pelaku profesional.

“Semakin lama kasus ini terbengkalai, akan semakin banyak desas-desus yang mengaitkan upaya pembunuhan rekan kami ini dengan berbagai kasus lain, termasuk kasus pemberitaan pers. Maka kami memohon bantuan Dewan Pers untuk ikut mengawal kasus ini hingga tuntas,” ujar Teguh yang dalam kesempatan itu didampingi oleh Bendahara Umum Badar Subur, Ketua Bidang Koordinasi Program Akhiruddin Mahyuddin dan Sekretaris Bidang Hukum dan Advokasi Ahmad Hardi Firman dan anggota Bidang Hukum dan Advokasi Eko Sembiring.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu yang menerima kehadiran rombongan JMSI mengatakan, sejak awal pihaknya merasa perlu mencermati kasus ini dari dekat. Apalagi penembakan Rahiman Dani terjadi hanya beberapa hari sebelum pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Sumatera Utara.

Ninik yang didampingi Ketua Komisi Pengaduan dan Penindakan Etika Pers Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya menerima permintaan JMSI untuk ikut mengawal kasus ini.

Ninik mengutip surat yang dikirimkan JMSI bernomor 73/PP/JMSI/II/2023 beberapa hari setelah upaya pembunuhan terjadi.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Teguh Santosa dan Sekretaris Jenderal Eko Pamuji, ajakan ikut mengawal itu disampaikan JMSI beberapa hari setelah upaya pembunuhan terjadi.

Dalam surat itu, JMSI antara lain menulis, “Menjaga berbagai kemungkinan terkait kekerasan terhadap awak media atau pekerja industri pers, kami merasa perlu untuk menyampaikan laporan resmi ini kepada Dewan Pers, dan memohon kesediaan Dewan Pers untuk ikut mengawal kasus ini manakala nanti ditemukan indikasi motif upaya pembunuhan terkait dengan karya pers.”

“Maka kami menerima mandat ini untuk ikut mengawal,” respon Ninik Rahayu.

Ninik juga mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan berharap Polri memberikan atensi pada kasus ini.

Selain itu, bila Rahiman Dani membutuhkan, Dewan Pers akan meminta bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk ikut melindungi. (red)

The post Upaya Pembunuhan Waketum JMSI Jalan di Tempat, Ini Langkah Dewan Pers appeared first on Topkota.

Peluru yang ditembakkan dari belakang dari jarak yang sangat dekat, hanya melukai badan dan lengannya.

Saat kejadian, tokoh Muhammadiyah itu dalam perjalanan dari rumahnya di Gang Kinal Baru Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu, menuju Masjid Jihadul Ihsan Al Thoyibin di Jalan WR Supratman untuk menjalankan Shalat Jumat.

Setelah tiga bulan berlalu, belum ada titik terang mengenai upaya pembunuhan itu. Pengusutan yang dilakukan pihak polisi yang awalnya bersemangat tampak melempem dalam dua bulan terakhir.

“Kami prihatin karena pengusutan kasus ini belum juga menampakkan titik terang. Pelaku masih berkeliaran dan motif upaya pembunuhan ini masih gelap,” ujar Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dalam keterangan Rabu pagi (3/5/2023).

Teguh mengatakan, bulan lalu pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar memberikan atensi pada kasus yang sensitif ini. Tapi sampai sekarang masih belum ada respon sama sekali.

“Pelaku dan motif kejadian ini harus diungkap seterang-terangnya, agar tidak ada insinuasi dan imajinasi yang liar. Perlu dicari tahu apakah terkait dengan produk pers atau aktivitas sosial dan politik korban,” kata Teguh.

Dia menambahkan, pengungkapan kasus ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada Rahiman Dani, terlebih setelah dia mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Kami mendengar desas-desus mengenai aktivitas aparat penegak hukum di Bengkulu yang katanya memiliki kaitan tidak langsung dengan upaya pembunuhan rekan kami. Tapi, apakah iya atau tidak, perlu ada penjelasan resmi agar ada rasa aman bagi rekan kami dan seluruh masyarakat, khususnya awak media,” demikian Teguh sambil mengatakan pihaknya akan terus berkordinasi dengan Dewan Pers sebagai antisipasi bila upaya pembunuhan Rahiman Dani terkait dengan produk pers. (red)

The post JMSI Minta Polisi Segera Ungkap Upaya Pembunuhan Rahiman Dani appeared first on Topkota.

“Kita harus hati-hati, karena nama organisasi kita bisa dicatut dan dipakai oleh pihak lain untuk berbagai keperluan, termasuk dalam proses pendataan media di Dewan Pers,” ujar Ketua Umum JMSI Teguh Santosa ketika berbicara di hadapan Pengurus Daerah JMSI Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa malam (4/4/2023).

Kehadiran Teguh di Banjarmasin untuk menyaksikan kegiatan JMSI Peduli yang diselenggarakan JMSI Kalsel bekerja sama dengan Bank Artha Graha. Usai penyerahan bantuan dan buka puasa bersama, Teguh memberikan penjelasan mengenai berbagai program yang sedang dilakukan JMSI. Selain itu ia juga menampung keluhan yang disampaikan anggota JMSI dalam proses pendataan media siber di Dewan Pers.

Teguh mengatakan, JMSI telah menyempurnakan sistem pendataan anggota yang membagi anggota JMSI ke dalam empat klaster. Bintang satu untuk anggota yang telah memiliki badan hukum pers, dan bintang dua untuk untuk anggota yang telah melakukan pendataan ke Dewan Pers. Lalu bintang tiga dan bintang empat untuk anggota yang telah terverifikasi secara administrasi dan faktual oleh Dewan Pers.

“Dewan Pers mengapresiasi road map pembinaan yang kita miliki ini. Sejauh ini JMSI satu-satunya konstituen Dewan Pers yang memiliki road map pembinaan yang jelas,” ujar Teguh Santosa.

Namun dia mengingatkan, road map ini menjadi tidak banyak berguna apabila Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang JMSI tidak memberikan perhatian dan mengawal pendataan anggota.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu pertanyaan yang diajukan kepada Teguh adalah apakah benar perusahaan media tidak perlu lagi mendaftarkan diri dan diverifikasi oleh Dewan Pers. Disebutkan, hal ini menjadi isu yang berkembang luas di daerah, dan membuat tidak sedikit pengelola media merasa tidak perlu lagi mengurus kelengkapan media mereka.

Menjawab pertanyaan ini, Teguh mengatakan merujuk pada UU 40/1999 tentang Pers, perusahaan media memang tidak diharuskan mendaftarkan diri ke Dewan Pers, karena fungsi Dewan Pers pasca reformasi tidak lagi sama dengan fungsi Dewan Pers di era Orde Baru yang menjadi alat kekuasaan.

Dia menggarisbawahi, di dalam UU 40/1999 khususnya Pasal 15 disebutkan bahwa salah satu tugas Dewan Pers adalah melakukan pendataan perusahaan media.

“Ini sebetulnya barang lama yang sudah selesai dibahas tahun 1999 lalu. Belakangan muncul lagi karena ada pihak-pihak yang ingin menciptakan kekisruhan dengan mengutip isi Pasal 15 UU 40/1999 dan mengaburkan konteksnya,” ujar Teguh menerangkan.

Adapun mengenai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Teguh mengatakan hal itu adalah konsekuensi dari pendataan yang dilakukan Dewan Pers untuk mengetahui jenis, kualitas, domisili dan hal-hal lain terkait perusahaan pers yang didata.

“Memang yang didata harus diverifikasi. Tidak bisa hanya dicatat dalam pendataan, tanpa diperiksa administrasi dan kondisi faktualnya. Pendataan itu harus jelas,” terang Teguh sambil menambahkan organisasi seperti JMSI sesungguhnya hadir untuk membantu Dewan Pers mendata perusahaan media yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Keluhan Media Lokal

Dalam kesempatan itu, Teguh juga menampung berbagai keluhan yang disampaikan pengelola media siber di Kalimantan Selatan dalam proses pendataan. Hal yang paling dikeluhkan antara lain adalah soal jumlah karyawan yang harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, nilai gaji karyawan, juga soal tidak boleh rangkap jabatan antara pengurus perusahaan dengan penanggung jawab redaksi.

Pengelola media yang hadir dalam pertemuan menitipkan pesan agar Dewan Pers memberikan keringanan karena kondisi yang mereka hadapi di daerah berbeda dengan kondisi yang dimiliki perusahaan media yang established atau sudah mapan di Jakarta.

Teguh mengatakan, dirinya akan menyampaikan hal itu kepada Dewan Pers. Dia menilai permintaan itu sebagai hal yang wajar dan sangat perlu untuk diperhatikan. Jangan sampai ada kesan Dewan Pers seperti hendak mempersulit hidup dan ruang gerak media lokal.

Di sisi lain, Teguh mengatakan JMSI juga berusaha mengajak pengelola media di daerah untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dalam membangun perusahaan pers masing-masing. Bidang Pengembangan Potensi Daerah yang ada di JMSI baik di pusat maupun daerah dan cabang bertujuan untuk membangun ekosistem usaha yang dapat menopang kehidupan perusahaan pers.

“Potensi yang ada di daerah harus digali. Itulah sebabnya saya sering mengatakan, JMSI dapat berperan sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan dan pembangunan di daerah. Kalau ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka ruang redaksi akan hidup, independen, dan tidak tergantung pada pihak lain,” demikian Teguh Santosa. (red)

The post Ketua Umum JMSI Akan Sampaikan Keluhan Media Lokal ke Dewan Pers appeared first on Topkota.

Untuk itu, Sudan membutuhkan dukungan dari masyarakat pers nasional di Indonesia. Hal ini disampaikan Duta Besar Sudan Yassir Mohammed Ali ketika bertemu Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, di Kedubes Sudan di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat siang (24/3).

Dubes Ali mengatakan, dirinya menyadari bahwa pemahaman masyarakat Indonesia mengenai Sudan, dan sebaliknya pemahaman masyarakat Sudan mengenai Indonesia masih cukup rendah. Karena itu dibutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan saling pemahaman di antara masyarakat kedua negara.

 Ia merasa sangat senang dapat bertemu dengan Teguh yang selain seorang wartawan senior dan pengelola media juga dikenal aktif di berbagai organisasi, seperti di PP Muhammadiyah dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Di samping itu, Teguh juga merupakan pengajar di prodi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Teguh juga tercatat pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ketua Bidang Luar Negeri Pemuda Muhammadiyah.

Menurut Dubes Ali, potensi ekonomi kedua negara saling melengkapi. Bagi Sudan, misalnya, Indonesia merupakan sumber bagi sparepart atau sukucadang kendaraan bermotor, obat-obatan, dan berbagai produk furnitur. Salah satu produk unggulan Indonesia yang dikenal luas di Sudan adalah kertas.

Sementara, Sudan dapat menjadi alternatif supplier daging bagi Indonesia. Sudan juga merupakan produsen kacang-kacangan dan gom atau getah Arab yang dibutuhkan dalam industri makanan dan produk olahan lainnya.

“Tentu hubungan ekonomi, baik perdagangan maupun investasi, membutuhkan banyak aturan pendukung. Sudan berharap Preferential Trade Agreement (PTA) kedua negara dapat segera disusun untuk mempermudah hubungan ekonomi,” ujar Teguh Santosa dalam keterangannya.

“Terlepas dari itu, menjadi kewajiban bagi kita masyarakat pers nasional untuk ikut mempromosikan hubungan antar bangsa yang positif, saling mengenal dan saling memahami. Hubungan people to people yang baik adalah syarat utama bagi hubungan-hubungan lain kedua negara,” sambungnya.

Hubungan Indonesia dan Sudan telah terjalin sejak lama. Di awal abad ke-20, ulama Makah yang berasal dari Sudan, Syeikh Ahmed Surkati Al Anshori, berkunjung dan menetap di Indonesia atas undangan Jamiat Kheir di Tanah Abang, Jakarta. Ia datang bersama dua sahabatnya, Syeikh Muhammad Tayyib Al Maghribi dan Syeikh Muhammad bin Abdulhamid Al Sudani.

Di Indonesia, Syeikh Ahmed Surkati Al Anshori mendirikan organisasi bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Pada tahun 1914 organisasi itu diresmikan dengan nama Al Irsyad Al Islamiyyah, dan masih eksis sampai saat ini. Di antara ulama Indonesia yang mendukung kehadiran Syeikh Ahmed Surkati pada masa itu adalah pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, dan pendiri Persatuan Islam (Persis) KH Zamzam dan KH Ahmad Hassan.

Presiden Sukarno juga memiliki simpati tersendiri pada Sudan. Ketika Konferensi Asia Afrika (KAA) di bulan April 1955, delegasi Sudan yang dipimpin Ismail Al Azhari hadir sebagai bagian dari delegasi Mesir. Di arena KAA, Bung Karno menyediakan meja khusus untuk Sudan yang terpisah dengan Mesir. Di atas meja itu panitia KAA memasang bendera putih bertuliskan Sudan. Setahun setelah KAA, Sudan merdeka dari Mesir dan Ismail Al Azhari menjadi presiden pertama negara di timur Afrika yang bersisian dengan Laut Merah itu. (red)

The post Pemerintah Sudan Ajak JMSI Kembangkan Strategi Alternatif, Teguh Santosa: Pers Nasional Wajib Kembangkan Hubungan Antar Bangsa yang Positif appeared first on Topkota.

Pemberian sertifikat ini diberikan disela-sela acara Silaturahmi Nasional JMSI seluruh Indonesia di Hotel Golden View Batam.

Atas pemberian sertifikat tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra S MSi melalui Kabid Humas Kombes Hadi Wahyudi SIK SH MH mengucapkan selamat dan sukses kepada media online pewarta.co.

“Selamat dan sukses untuk media online pewarta.co. Teruslah berkarya untuk menyajikan berita yang menyejukkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat,” tandas Hadi melalui pesan singkatnya via whatsapp, Senin (20/3/2023).

Senada dengan itu, Pemimpin Redaksi (Pemred) media online pewarta.co Chairum Lubis SH juga menyatakan terimakasih kepada Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs RZ Panca Putra S MSi melalui Kabid Humas Kombes Hadi Wahyudi SIK MH.

“Terimakasih saya ucapkan kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra S MSi yang disampaikan oleh Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi SIK MH. Semoga sinergitas antara media online pewarta.co dan Polda Sumut beserta jajarannya semakin bersinergi,” tandas Chairum Lubis. (red)

The post Pewarta.co Raih Sertifikat dari Ketum JMSI Pusat, Kabid Humas Polda Sumut: Teruslah Berkarya, Sajikan Berita Sejuk yang Mengedukasi appeared first on Topkota.

Pemberian sertifikat ini diberikan disela-sela acara Silaturahmi Nasional JMSI seluruh Indonesia di Hotel Golden View Batam.

Ketum JMSI Teguh Santosa mengatakan pemberian sertifikat kepada media online pewarta.co ini adalah bagian dari program yang sedang dijalankan oleh JMSI, yang bertujuan untuk ikut memantau perkembangan kualitas perusahaan pers anggota JMSI, baik perihal koorporasi maupun jurnalistik.

“Dengan program ini, JMSI juga bisa mengetahui secara detail siapa anggotanya dan bagaimana perkembangannya. Dan diharapkan, dengan program ini bisa mempercepat upaya kita semua menuju ekosistem pers yang sehat dan profesional,” ujar Teguh Santosa.

Teguh Santosa juga mengucapkan selamat kepada media online pewarta.co atas pemberian sertifikat tersebut. “Semoga media online pewarta.co terus berkiprah dan dicintai rakyat Indonesia pada umumnya dan khususnya di Sumatera Utara,” tutup Teguh Santosa.

Senada dengan itu, Pemimpin Redaksi (Pemred) media online pewarta.co Chairum Lubis SH menyatakan sangat berterimakasih kepada Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa, yang telah memberikan sertifikat keanggotaan JMSI.

“Kita tetap berkiprah dan membesarkan media online pewarta.co dan JMSI di Sumatera Utara,” kata Chairum Lubis yang juga Ketua Persatuan Wartawan (Pewarta) Polrestabes Medan.

Oleh karena itu, menurut Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut itu, dirinya bangga sebagai pengurus JMSI. “Kebanggan itu dikarenakan melihat sosok Ketua Umum JMSI Teguh Santosa yang orangnya pintar serta memiliki kharisma dan dedikasi yang tinggi, serta loyal kepada pengurus dan anggota JMSI maupun JMSI di seluruh Indonesia. Saya mendoakan Ketum JMSI Pusat sehat dan sukses selalu,” tandas Chairum Lubis. (red)

The post Ketum JMSI Pusat Berikan Sertifikat kepada Media Online pewarta.co appeared first on Topkota.

Mengambil bagian untuk membawa keberkahan bagi setiap umat, Farah.id berkolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf Djalaludin Pane (LAZ YWDP) bukapangan meluncurkan kampanye #RamadhanTanpaKelaparan.

Launching kampanye ini dilaksanakan di Masjid Jami Aisah Gani di Jalan Talang Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

Peluncuran #RamadanTanpaKelaparan ini didukung beberapa community partner seperti Hijabers Community, Remaja Masjid Sunda Kelapa, juga Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang dipimpin Teguh Santosa.

Menghadirkan Dai Milenial Kang Rensu, peluncuran kampanye ini diramaikan pula oleh Farah Community, ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Aisah Gani, dan mahasiswi-mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Manajer Event dan Marketing Farah.id Juliantiqo mengatakan, acara Silaturahmi & Taklim Komunitas Muslimah Indonesia ini diharapkan dapat menjadi sebuah simfoni indah yang mempersatukan berbagai elemen kemuslimahan di Tanah Air untuk syiar Islam.

“Saya berharap, kehadiran kita di masjid Aisah Gani ini bukan hanya bisa memperluas ukhuwah, melainkan juga menjadi penyemangat dan pengingat, yang menyiapkan mental menyambut Ramdan, yaitu mental pengejar pahala, juga mental istiqomah,” kata Tiqo dalam sambutannya.

Mirah Hartika, Presiden Direktur bukapangan mengutarakan, kegiatan ini menjadi langkah awal bukapangan menyambut Ramadan tahun ini. Sebagai Lembaga Amil Zakat berskala Nasional, Ramadan merupakan momen menanam lebih banyak lagi kebaikan.

#RamadanTanpaKelaparan sendiri dihadirkan untuk mengingatkan dan mengajak masyarakat luas untuk berbagi kebaikan kepada mereka yang masih mengalami rawan kelaparan di bulan suci ini.

“Ramadan adalah bulan amalan dan kebaikan yang berlipat ganda, salah satu amalan yang paling banyak dilakukan adalah bersedekah. Mari kita coba renungkan, sedekah yang begitu banyak beredar di bulan Ramadan, sudahkah tepat sasaran?,” ujar Mirah.

“Harapan kami, kampanye #RamadanTanpaKelaparan ini mampu menjadi salah satu program yang efektif untuk menyalurkan sedekah kepada masyarakat miskin, homeless dan mustadh’afin atau mereka orang-orang yang terlemahkan karena situasi sulit yang tidak terelakkan,” sambungnya.

I Love Ramadan

Acara ini dibuka tim Hadroh Masjid Jami Aisah Gani, pimpinan Ustadz Abdul Razaq SQ. Selanjutnya, diisi tausiah oleh Dai Milenial Kang Rensu, yang memberikan penyemangat kalbu dan mengambil tema “I Love Ramadhan, Menata Hati Membuat Hidup Lebih Berarti”.

“Saat Ramadan tiba, haruslah kita sambut dengan hati yang tenang dan bahagia. Jika hati baik, Allah akan memberikan kebaikan ke seluruh hidup kita. Dua hal yang tidak akan hilang dalam hidup, yaitu kasih sayang Allah kepada umat-Nya dan penilaian manusia kepada diri kita,” kata Kang Rensu.

Agar hati tenang lanjut Kang Rensu, ada baiknya kita jangan memfokuskan diri pada penilaian manusia, tetapi fokuslah pada penilaian yang datangnya dari Allah SWT. Masalah yang kita hadapi, merupakan bentuk kasih sayang Allah. Masalah adalah cara Allah untuk membuat manusia mengenal-Nya.

Ada lima rumus untuk membuat hati tenang, yaitu berdzikir dengan menyebut nama Allah, membaca Al-Qur’an, menegakkan shalat, bersedekah, dan berkumpul dengan orang sholeh. “Tatkala kita menunaikan kewajiban terhadap Allah, maka pada saat itu Allah akan menyelesaikan masalah kita. Jadi, jangan jauh-jauh dari Allah,” ujarnya.

Launching Kampanye #RamadanTanpaKelaparan

Selanjutnya, di akhir tausiah Kang Rensu, dilaksanakan launching kampanye #RamadanTanpaKelaparan. Dengan acara ini, Dewi Rahmayati selaku manager Markom LAZ YWDP bukapangan, berharap program ini dapat tersebar luas.

“Kehadiran Kang Rensu, yang merupakan dai muda, pendakwah milenial yang tentunya banyak disukai kelompok-kelompok muslim seusianya, pasti punya komunikasi yang efektif untuk ini semua,” ucap Dewi.

Ketua Umum JMSI yang juga Co-Founder Farah.id, Teguh Santosa, mengajak segenap pengurus dan perusahaan pers anggota JMSI memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbesar amal membantu sesama.

“Program ini adalah satu cara yang dapat digunakan untuk menolong sesama khususnya di bulan suci Ramadan. Bisa dikolaborasikan, dan bisa ditindaklanjuti dengan program-program sejenis,” ujar Teguh yang sedang berada di Batam, Kepulauan Riau, untuk menghadiri Rakerda JMSI Kepri dan Silatnas JMSI. (red)

The post JMSI Dukung Kampanye #RamadanTanpaKelaparan appeared first on Topkota.