Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 13.45 WIB tersebut turut dihadiri Kapolsek Langsa AKP Mulyadi, S.E., M.H., Geuchik Gampong Teungoh Syarifuddin, S.Sos.I., pimpinan Dayah Darul Fatah Tgk. Zakaria Ahmad, pimpinan Balai Pengajian Husaini Al-Aziziyah Tgk. Wardan, serta perangkat desa setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Langsa melakukan pengecekan langsung terhadap dua titik bantuan renovasi sumur bor, yakni di Dayah Darul Fatah Gampong Teungoh yang dipimpin Tgk. Zakaria Ahmad dan Balai Pengajian Husaini Al-Aziziyah yang dipimpin Tgk. Wardan, Kecamatan Langsa Kota.

AKBP Hyrowo mengatakan, program bantuan renovasi sumur bor ini merupakan bentuk kepedulian Polri bersama Bhayangkari dalam membantu masyarakat, khususnya di daerah yang terdampak bencana banjir hidrometeorologi di Kota Langsa.

“Program ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses air bersih, terutama bagi fasilitas umum yang belum memiliki sumber air bersih. Ini juga menjadi wujud nyata pengabdian Polri dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Kapolres.

Ia menjelaskan, di Kecamatan Langsa Kota yang masuk wilayah hukum Polsek Langsa terdapat delapan titik bantuan renovasi sumur bor. Sementara secara keseluruhan di wilayah Kota Langsa terdapat 40 titik bantuan yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah hukum Polres Langsa.

Pimpinan Dayah Darul Fatah, Tgk. Zakaria Ahmad, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polri dan Bhayangkari atas bantuan tersebut. Menurutnya, keberadaan sumur bor sangat bermanfaat bagi para santri dan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri beserta Ketua Umum Bhayangkari, Kapolda Aceh, Kapolres Langsa dan seluruh jajaran atas perhatian dan kepeduliannya kepada dayah serta masyarakat. Bantuan ini sangat berarti dan menjadi amal kebaikan yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang,” ungkap Tgk. Zakaria Ahmad. (Ayu)

The post Kapolres Langsa Tinjau Bantuan Renovasi Sumur Bor Program Sosial Polri Bersama Ketua Umum Bhayangkari appeared first on Topkota.

Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa narkotika merupakan ancaman serius yang membutuhkan perhatian dan kerja bersama seluruh komponen bangsa.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., dan Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid, sebagai bentuk keseriusan kedua institusi dalam menghadirkan layanan P4GN yang lebih mudah diakses masyarakat.

Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., mengatakan pembentukan ULT P4GN merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan P4GN kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara BNN dan pemerintah daerah.

“ULT P4GN ini kita harapkan menjadi pusat layanan yang dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, edukasi, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika,” ujar Dedy.

Menurutnya, penanganan permasalahan narkotika tidak dapat dilakukan oleh BNN maupun pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, keluarga hingga masyarakat secara luas.

Keberadaan ULT P4GN di Kota Subulussalam diharapkan mampu memperkuat sistem layanan sekaligus menjadi pintu masuk bagi masyarakat yang membutuhkan informasi maupun pertolongan terkait penyalahgunaan narkotika.

“Kalau kita bicara tentang penyalahgunaan narkotika, tentu kita juga harus berbicara tentang rehabilitasi. Saat ini Aceh membutuhkan balai atau fasilitas rehabilitasi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh yang membutuhkan,” jelasnya.

Selain penguatan layanan, Dedy juga menekankan pentingnya dukungan regulasi daerah dalam memperkuat pelaksanaan P4GN. Qanun P4GN dinilai penting sebagai instrumen hukum daerah untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah bersama seluruh unsur masyarakat dalam melaksanakan upaya P4GN.

Ia juga mendorong adanya penguatan nilai-nilai dan aturan di tingkat masyarakat melalui Reusam Gampong yang memuat ketentuan pencegahan narkoba, termasuk sanksi sosial bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika sesuai ketentuan yang berlaku.

“Reusam ini penting sebagai bentuk kearifan lokal. Kita dapat mengatur upaya pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat, termasuk sanksi sosial, sehingga dapat memberikan efek jera dan sekaligus menjadi bentuk kontrol sosial bersama,” katanya.

Menurut Dedy, kekuatan masyarakat Aceh yang memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat harus menjadi modal penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNNP Aceh juga menyampaikan bahwa pembentukan ULT P4GN di Kota Subulussalam diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan Nota Kesepakatan semata. ULT harus segera ditindaklanjuti dengan program dan layanan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, WaliKota Subulussalam menyampaikan bahwa persoalan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Subulussalam perlu mendapat perhatian serius dan ditangani secara lebih terstruktur. Ia menilai, ke depan perlu segera didorong pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Subulussalam sebagai lembaga vertikal BNN di daerah. Keberadaan BNNK dinilai akan semakin memperkuat koordinasi, pelayanan, pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkotika.

Walikota Subussalam siap mendukung pembentukan ULT P4GN yang sangat penting dalam memperkuat layanan P4GN di Kota Subulussalam.

BNNP Aceh berharap Pemerintah Kota Subulussalam dapat terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan P4GN dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia pendidikan, keluarga, serta seluruh lapisan masyarakat. (Ayu)

The post BNNP Aceh: ULT P4GN Harus Hadirkan Layanan Nyata bagi Masyarakat Subulussalam appeared first on Topkota.

Informasi yang diterima Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Posko Wilayah Aceh, pada Minggu, 2 Agustus 2026, jembatan gantung yang dalam nomenklatur resminya disebut Jembatan Perintis Garuda III di wilayah kerja Komando Distrik Militer (Kodim) 0106/Aceh Tengah, telah membentang dengan gagah perkasa di atas Sungai Jamboaye.

Seluruh personil TNI yang terlibat, terlihat lega. Demikian juga masyarakat setempat, khususnya warga Desa Reje Payung dan Desa Jamat. Mereka berbahagia karena setelah empat bulan proses pembangunannya, jembatan perintis tersebut telah selesai.

Demikian juga keluarga besar SD Negeri 10 Linge, mereka turut bahagia. Tidak lama lagi para guru dan murid-murid SDN 10 Linge, sudah dapat bersatu kembali dalam lokasi belajar yang sama.

Tenaga Ahli Daerah (TAD) Satgas PRR Posko Wilayah Aceh melaporkan, pada Senin, 3 Agustus 2026, akan digelar syukuran sederhana, sebagai bentuk rasa syukur kepada Ilahi, serta apresiasi kepada personil TNI yang telah bekerja keras membangun jembatan tersebut.

Jembatan yang membentang di atas badan sungai selebar 90 meter itu, terlihat gagah. Dua untai main cable yang menanggung beban badan jembatan, kekar menggendong lantai jembatan berwarna hijau muda. Menara bercat merah dan putih yang dipasang di kedua ujung jembatan, seperti mendeklarasikan diri, “Hei! Negara hadir untuk rakyat. Negara tidak meninggalkan rakyatnya!”

Demikian juga block angkur yang diberikan tugas untuk mengunci dan menahan gaya tarikan horizontal dari kabel utama. block angkur yang dicat merah putih, seolah menegaskan bahwa negara hadir dan selalu bersama rakyat.

Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Dr. Safrizal ZA menyebutkan, pembangun jembatan gantung tersebut melibatkan personil TNI dari Koramil 05/Linge, 12 personel Batalyon Teritorial Pembangunan 854/Dharma Kersaka (Yon TP 854/DK) yang bermarkas induk di Pameu, Aceh Tengah, 1 personel asistensi dari Zeni Kodam (Engineering Division) Iskandar Muda, dan tiga masyarakat setempat.

Sebagai garda terdepan pertahanan Republik Indonesia, kata Safrizal, TNI hadir langsung ke lokasi bencana, sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia. Program jembatan perintis Garuda, merupakan program strategis nasional dari Pemerintah Pusat yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara gotong royong oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Safrizal menjelaskan, jembatan perintis Garuda dirancang khusus untuk memulihkan konektivitas, mempermudah mobilitas masyarakat, serta mendongkrak perekonomian di desa-desa terpencil atau wilayah pascabencana.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras TNI dan masyarakat, serta dukungan dari pihak-pihak lainnya, jembatan perintis Garuda III di Linge telah selesai dibangun. Dengan demikian, aktivitas warga dalam berbagai kepentingan, sudah dapat kembali berjalan normal,” ujar Safrizal.

Safrizal yang juga Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, berpesan supaya dalam menghadapi persoalan pascabencana, semua pihak harus bersatu padu. Persatuan akan menambah mutu penanganan.

“Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, ribut-ribut kita runtuh,” sebutnya sembari mengacungkan jempol untuk TNI dan masyarakat di Linge. (Ayu)

The post Pembangunan Jembatan Perintis Reje Payung Tuntas, Safrizal Acungkan Jempol untuk Prajurit TNI appeared first on Topkota.

Supervisor Training & Development Huabao Indonesia, Ricky Hermawan menyampaikan selama Mei hingga Juni 2026, sebanyak 568 General Worker dari berbagai departemen telah berhasil mengikuti Program Alih Keahlian menjadi Operator. Jumlah ini tentunya mencerminkan komitmen kawasan Huabao dalam mengembangkan talenta internal agar memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan siap menjawab kebutuhan operasional perusahaan yang terus berkembang.

“Bagi kami, investasi terbaik bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.” ujar Ricky

Ricky menambahkan, program ini juga menjadi bagian dari implementasi prinsip ESG, khususnya pada pilar Social, di mana perusahaan berkomitmen menciptakan kesempatan belajar, meningkatkan kompetensi, serta membuka jalur pengembangan karier yang berkelanjutan bagi karyawan. Melalui pembelajaran teori, praktik langsung di lapangan (on-the-job training), hingga evaluasi kompetensi, dan pengangkatan. kami berharap semakin banyak tenaga kerja lokal yang tumbuh menjadi operator yang profesional, kompeten, dan siap mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. (Rpdm)

The post Huabao Tingkatkan Kompetensi 568 Karyawan Lewat Program Alih Keahlian Operator, Siapkan SDM Unggul Dukung Pertumbuhan Perusahaan appeared first on Topkota.

Selain pergantian Wakapolda Sumut, mutasi juga terjadi pada jabatan Karo Logistik Polda Sumut dan Kapolres Asahan. “Benar, ada pergantian jabatan Wakapolda Sumut, Karo Logistik dan Kapolres Asahan,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Jumat (31/7/2026).

Ferry tidak menjelaskan lebih rinci mengenai mutasi tersebut. Ia hanya memastikan rotasi jabatan telah dilakukan terhadap tiga pejabat di lingkungan Polda Sumut dan jajarannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Brigjen Pol Sonny Irawan dimutasi menjadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri. Posisinya sebagai Wakapolda Sumut kini diisi Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Karoprovos Divpropam Polri.

Di jajaran Polda Sumut, jabatan Karo Logistik juga berganti. Kombes Pol Pahala Hotma Mengatur Panjaitan dimutasi sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Polri. Posisinya digantikan Kombes Pol Rudi Rifani yang sebelumnya bertugas sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya Bareskrim Polri.

Rotasi jabatan juga menyentuh Kapolres Asahan. AKBP Revi Nurvelani dimutasi menjadi Wadir Pamobvit Polda Sumut. Jabatan Kapolres Asahan selanjutnya diemban AKBP Adi Dharma Pramudhita yang sebelumnya menjabat Kasubag Bag Agol Baglegdik Rodalpers SSDM Polri.

Menurut Ferry, mutasi merupakan hal yang lazim dilakukan di lingkungan Polri sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan kebutuhan pembinaan karier personel. “Mutasi hal yang biasa di tubuh Polri dalam rangka penyegaran institusi,” ujarnya.

Diketahui, Brigjen Pol Sonny Irawan baru menjabat Wakapolda Sumut sejak awal Januari 2026 setelah menggantikan Brigjen Pol Rony Samtana.

Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak SIK lahir 15 Februari 1971. Sejak 20 September 2024 mengemban amanat sebagai Karoprovos Divpropam Polri.

Lulusan Akpol 1994 ini berpengalaman dalam bidang propam. Sebelum menjabat Karoprovos Divpropam Polri, ia menjabat Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri.

Riwayat jabatan:

Kapolres Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi (2011)

Kapolres Bungo Prov. Jambi (2013)

Kabidpropam Polda Kepri (2014)

Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri

Kabidpropam Polda Kaltim (2019)

Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Divpropam Polri (2019)

Kabaglitpers Ropaminal Divpropam Polri (2020—2022)

Kabagrehabpers Divpropam Polri (2022—2023)

Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri (2023—2024)

Karoprovos Divpropam Polri (2024—2026)

Dipromosikan sebagai Wakapolda Sumut (2026). (Ayu)

The post Brigjen Naek Pamen Simanjuntak Jabat Wakapolda Sumut, Karo Logistik dan Kapolres Asahan Diganti appeared first on Topkota.

Dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), PT IMIP turut mendukung aksi penanaman serentak lebih dari satu juta bibit mangrove di 162 titik yang tersebar di 37 provinsi. Gerakan nasional ini ditandai aksi penanaman serentak 15.000 bibit mangrove di Kawasan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang dan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Minggu (26/07/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah jajaran perwakilan kementerian, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga pemerintah daerah, komunitas, dan pelajar. Sebagai kolaborasi memperkuat perlindungan kawasan pesisir Indonesia, turut berpartisipasi 100 generasi muda pelestari hutan.

Bagi PT IMIP, keterlibatan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), sekaligus mendukung pencapaian target dekarbonisasi nasional. Sejak 2023, perusahaan di kawasan industri IMIP konsisten menjalankan beragam program rehabilitasi mangrove di sejumlah wilayah pesisir.

Dekarbonisasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Direktur Environmental and Sustainability PT IMIP, Dermawati S., mengatakan bahwa keterlibatan perusahaan dalam rehabilitasi mangrove merupakan implementasi nyata dari komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

“Sustainable dan development merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan ekonomi, kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan pemulihan dan konservasi lingkungan. Penanaman mangrove menjadi salah satu langkah nyata yang mendukung upaya dekarbonisasi karena kemampuannya menyerap karbon sekaligus menjaga kualitas ekosistem pesisir,” ujarnya di lokasi acara.

Selain mendukung kegiatan nasional, PT IMIP juga melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove di sejumlah daerah. Pada 2025, PT IMIP berpartisipasi dalam rehabilitasi kawasan mangrove di Pantai Utara Jawa bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program serupa juga dijalankan di wilayah Palu, Sulawesi Tengah, serta kawasan Brebes, Jawa Tengah, untuk perlindungan tata ruang agar keberlanjutan ekosistemnya dapat terjaga.

Di Kabupaten Morowali, PT IMIP terus mengembangkan program konservasi mangrove melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bersama tenant kawasan dan masyarakat di desa-desa lingkar industri di Kecamatan Bahodopi. Ke depan, perusahaan juga merencanakan perluasan rehabilitasi ke kawasan pesisir di luar Bahodopi, termasuk Kecamatan Bungku Pesisir, sebagai bagian upaya memperluas manfaat ekologis di wilayah pesisir Morowali.

Program konservasi tersebut berjalan mengacu Road Map Dekarbonisasi PT IMIP. Dokumen ini memandu upaya pengurangan emisi karbon melalui berbagai inisiatif lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan serta diverifikasi sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup. Penanaman mangrove menjadi salah satu komponen penting dalam implementasi peta jalan tersebut karena berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas serapan karbon alami (blue carbon) dan pemulihan kualitas lingkungan pesisir.

Selain rehabilitasi mangrove, PT IMIP juga menjalankan berbagai program konservasi lain, seperti rehabilitasi terumbu karang, penyelamatan satwa pesisir, serta perlindungan penyu. Secara terpisah, pada hari yang sama (Minggu, 26/07/2026), dilaksanakan pula penanaman 2.026 bibit mangrove di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi melalui program CSR kawasan IMIP yang melibatkan Departemen Environmental and Sustainability, Yayasan IMIP Peduli, sejumlah tenant, satuan TNI AL Morowali, Pemerintah Desa Fatufia, Kelompok Budidaya Mangrove Kurisa Menanam, serta warga Fatufia. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung keberlanjutan dan restorasi ekosistem pesisir.

Ke depan, PT IMIP meyakini bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlangsungannya. Maka, perusahaan akan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan program edukasi, riset, dan pemberdayaan ekonomi berbasis ekosistem mangrove. Melalui kemitraan tersebut, PT IMIP berharap konservasi mangrove dapat memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. (Rpdm)

The post Hari Mangrove Sedunia, IMIP Dukung Penanaman 1 Juta Mangrove di 37 Provinsi appeared first on Topkota.

Kegiatan ini dipusatkan dari LPKA Kelas I Tangerang dan diikuti secara virtual oleh Anak Binaan dari LPKA seluruh Indonesia, Selasa (21/7/2026). Pada momen itu, Anak Binaan berkesempatan berdialog dengan Agus dan Dudung, dalam suasana hangat layaknya ayah dan anak.

Penampilan marawis Anak Binaan LPKA Tangerang menyambut kunjungan Agus dan Dudung. Bahkan, ditampilkan pula kreasi Anak Binaan kolaborasi angklung dan band menyanyikan lagu ciptaan Dudung yang berjudul, ‘Ayo Ngopi’. Keduanya juga meninjau ruang kelas, ruang keterampilan kerja, ruang PKBM/perpustakaan, ruang dapur, dan ruang praktik perbengkelan di LPKA Tangerang.

Agus mengatakan kehadiran Dudung menjadi motivasi tersendiri bagi Anak Binaan. Dia juga berharap anak-anak bisa mengambil hikmah.

“Mereka punya talenta. Semoga bisa mengambil hikmah saat ini agar saat kembali ke masyarakat mereka siap berkontribusi dan mendukung pemerintah memajukan Indonesia,” ujar Agus dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).

Agus juga mengingatkan agar Anak Binaan mengambil hikmah. “Jadikan waktu di LPKA sebagai bekal bagi kalian. Ini juga bekal bagi jajaran kami agar terus memberika pengabdian,” tuturnya.

Sementara itu, Dudung menyebut negara hadir pada peringatan HAN untuk menghibur Anak Binaan. Dia juga memberi pesan kepada Anak Binaan.

“Kalian harus bersyukur masih mendapat pembinaan, diberi pendidikan, diberi makan tiga kali sehari. Semua orang punya kesalahan, namun Tuhan kagum dengan orang yang diuji,” ucap Dudung

“Jangan menengok ke belakang, lakukan hari ini dengan optimal, dan masa depan adalah cita-cita yang harus diperjuangkan. Masa depan kalian masih cerah. Harus punya cita-cita, optimistis, dan punya harapan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Banten, R. Achmad Dimyati, Natamusumah menyebut Anak Binaan masih punya harapan. Kita sebagai bagian dari pemerintah harus mendidik mereka agar lebih cerdas.

“Anak bisa jadi apapun. Mereka masih bisa jadi jenderal, kita sudah tidak bisa. Mereka masih bisa diarahkan mau jadi apa. Kita sebagai orang tua harus bisa mendidik,” tegasnya.

Dimyati menambahkan Anak Binaan masuk ke LPKA mungkin karena salah asuh. “Mereka butuh kakak asuh. Mudah-mudahan ke depan mereka jadi anak-anak berintegritas, berdedikasi, serta berguna bagi bangsa dan negara,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan bingkisan paket alat tulis kepada Anak Binaan LPKA Tangerang oleh Menimipas dan Kepala KSP. Selanjutnya, Anak Binaan di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat administratif dan substantif juga akan menerima Pengurangan Masa Pidana HAN Tahun 2026.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Untuk diketahui Hari Anak Nasional akan diperingati pada Kamis (23/7) menjadi momentum spesial bagi anak di seluruh Indonesia, tak terkecuali Anak Binaan yang tengah menjalani pembinaan di LPKA. Tema peringatan HAN Tahun 2026, ‘Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan’. (Ayu)

The post Sambut HAN 2026, Pesan Menteri Imipas Agus dan KSP Dudung Ke Anak Binaan “Masa Depan Kalian Masih Cerah” appeared first on Topkota.

“Sejak tahun 2024, IMIP telah mengaplikasikan kerangka kerja ESG sebagai komitmen nyata perusahaan dalam penerapan standar tata kelola yang transparan, bertanggung jawab, dan aman,” ujar Yulius Susanto, Deputi Direktur Operasional PT IMIP. Menurutnya, ESG bukan hanya soal kepatuhan, tetapi arah strategis bagi seluruh departemen dan tenant dalam membangun kepercayaan publik.

Komitmen tersebut ditopang oleh struktur tata kelola yang jelas, ESG Committee, ESG Office, dan ESG Team di masing-masing tenant, dengan pembagian peran yang memastikan tidak ada celah tanggung jawab. Seluruh implementasi berjalan melalui ESG Management System berbasis siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA), selaras dengan roadmap ESG perusahaan hingga 2030.

Di sisi energi, IMIP mendorong transisi ke sumber yang lebih bersih secara terukur. Hingga akhir 2025, kawasan ini telah mengoperasikan 502 unit kendaraan listrik, termasuk dump truck dan berbagai alat berat, dan pada Mei 2026 kawasan menambah 207 unit bus listrik sebagai moda transportasi karyawan. Proyek energi terbarukan turut berjalan, antara lain pembangunan PLTS berkapasitas 200 MWp yang ditargetkan beroperasi pada 2027, serta pemanfaatan waste heat power generation, tenaga air, dan biomassa.

Dekarbonisasi juga diterapkan lewat sisi pasokan bahan baku. Head of Environment Department PT IMIP, Yundi Sobur, menjelaskan bahwa IMIP menetapkan kualifikasi pengadaan baja daur ulang (scrap steel) untuk menekan emisi karbon. “Upaya ini meliputi pemanfaatan battery energy storage system, belt conveyor, slurry pipeline, serta pengembangan sumber energi ramah lingkungan,” jelasnya, memaparkan pendekatan yang memadukan inovasi teknologi, efisiensi energi, transportasi rendah karbon, dan ekonomi sirkular.

Prinsip ekonomi sirkular turut diterapkan dalam pengelolaan limbah dan air. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beroperasi di tingkat kawasan maupun tenant, didukung Sistem Pemantauan Air Limbah Secara Terus-Menerus (SPARING) yang terintegrasi dengan platform Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga kualitas air dapat dipantau secara transparan dan real-time. Pada periode Januari-Mei 2026, IMIP mencatat pemanfaatan limbah organik dan anorganik sebesar 30,8 ton, atau 5,6% dari total 549 ton timbulan limbah, dengan komposisi 74,68% organik, 10,26% anorganik, dan 15,06% residu.

Aspek sosial turut menjadi perhatian melalui berbagai program kemasyarakatan, mulai dari layanan kesehatan gratis dan donor darah hingga empat kali setahun, baik di dalam maupun luar kawasan, hingga edukasi pencegahan kebakaran dan keamanan instalasi kelistrikan rumah tangga yang telah menjangkau puluhan desa dan ribuan warga. “Kami memberikan fasilitas APAR gratis di kantor-kantor desa, layanan mobil Damkar dan ambulans untuk respons cepat jika terjadi bencana,” kata Johny Semuel, Head of Department OHS PT IMIP.

Komitmen ESG ini semakin relevan seiring pemberlakuan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa sejak Januari 2026, yang memperketat uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia bagi industri yang ingin menembus pasar ekspor utama. Untuk menjawab tantangan tersebut, IMIP menyusun laporan ESG secara komprehensif mengacu pada standar internasional seperti GRI, ISSB, Responsible Minerals Initiative (RMI), OECD Due Diligence Guidance, ISO 14064, ISO 14067, ISO 50001, serta prinsip PBB dan ILO, sekaligus mengembangkan Responsible Supply Chain Due Diligence System yang mencakup seluruh rantai nilai.

Transformasi menuju ekonomi rendah karbon disadari bukan tanpa biaya, karena memerlukan investasi sumber daya dan penyesuaian operasional. Karena itu, roadmap ESG IMIP diarahkan pada penguatan fondasi program CSR, riset dan pemetaan sosial yang komprehensif, penyelarasan dengan arah pembangunan daerah, serta penguatan kapasitas sosial dan ekosistem lokal. “Pada tahun 2030, kami menargetkan masyarakat yang tangguh, berdaya saing di tengah ekosistem sosial dan lingkungan yang lestari,” ujar Yulius.

Sebagai bagian penting dari rantai pasok global industri baterai kendaraan listrik, IMIP terus memperkuat pengelolaan data ESG melalui sistem ketertelusuran (traceability) yang sejalan dengan standar global. Lebih dari sekadar cerminan hilirisasi nasional, IMIP menjadi ujian nyata sejauh mana industri besar Indonesia mampu menjawab tantangan yang kian kompleks, tetap kompetitif, dan diterima dalam rantai pasok global. (Rpdm)

The post ESG Jadi Fondasi IMIP Jaga Daya Saing Hilirisasi di Rantai Pasok Global appeared first on Topkota.

Selama anjangsana, personel Pos Kobakma yang di pimpin oleh Danpos Letda Inf Fadliansyah Adha Siregar S. Tr (Han). Melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga dan melakukan dialog dengan masyarakat setempat dan juga memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan.

Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat setempat menyambut dengan senyum manis yang terpancar dari wajah nya serta menimbulkan kepercayaan dan rasa nyaman masyarakat terhadap Pos Satgas Kobakma.

“Bpk Matius Pagawak (43Th) mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak TNI yang telah hadir serta membantu masyarakat di wilayahnya.

Danpos Pos Kobakma Letda Inf Fadliansyah Adha Siregar S.Tr(Han) , menyampaikan bahwa tujuan anjangsana adalah untuk meningkatkan hubungan antara TNI dan masyarakat, serta untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Dengan kegiatan anjangsana seperti ini, diharapkan Pos Kobakma dapat terus menjalin silaturahmi dengan masyarakat setempat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. ‎Kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. (Ayu)

The post Satgas Pamtas RI – PNG Kewilayahan Yonif 645/GTY Pos Kobakma Gelar Anjangsana Ke Rumah-Rumah Warga appeared first on Topkota.

Febrie merupakan salah satu tokoh penting di lingkungan Kejaksaan Agung. Ia memulai karier sebagai jaksa pada 1996 di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Jambi, sebelum dilantik sebagai Jampidsus pada 6 Januari 2022. Selama menjabat, ia dikenal memimpin penanganan sejumlah perkara korupsi bernilai besar, termasuk kasus Jiwasraya, Asabri, dugaan korupsi tata niaga batu bara, serta perkara suap yang berkaitan dengan Ronald Tannur dan Zarof Ricar.

Penjagaan di rumah dinas maupun kediamannya kembali menjadi perhatian setelah sejumlah personel TNI bersenjata terlihat berjaga di lokasi. Berdasarkan keterangan resmi Mabes TNI, pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 serta Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejaksaan Agung mengenai dukungan pengamanan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas. TNI juga menegaskan bahwa pengamanan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses penegakan hukum.

Peristiwa ini terjadi setelah adanya penggeledahan oleh Polri di Cafe de’Clan Signature dan Koin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut disebut berkaitan dengan penyidikan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk dugaan korupsi pasokan batu bara untuk PLN, perkara Jiwasraya dan Asabri, serta dugaan TPPU terkait penyelesaian utang PT CBS.

Sejumlah pihak, termasuk Indonesia Police Watch (IPW), menyampaikan dugaan adanya keterkaitan lokasi yang digeledah dengan Febrie Adriansyah. Namun hingga kini, dugaan tersebut masih berupa pernyataan dari pihak tertentu dan belum merupakan fakta yang telah dibuktikan melalui proses hukum. Belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya keterlibatan Febrie dalam perkara-perkara tersebut.

Ini juga bukan kali pertama pengamanan TNI di kediaman Febrie menjadi perhatian publik. Pada Agustus 2025, pengamanan serupa juga sempat dilakukan dan memicu perdebatan mengenai batas kewenangan pengamanan terhadap pejabat penegak hukum.

Di satu sisi, pemerintah melalui TNI menyatakan bahwa pengamanan tersebut merupakan prosedur resmi untuk menjamin keamanan jaksa yang menangani perkara strategis. Di sisi lain, kemunculan personel TNI dalam jumlah besar di kediaman seorang pejabat yang namanya dikaitkan dalam berbagai dugaan menimbulkan pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka ataupun menyatakan dirinya terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang berkembang masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan peradilan sesuai asas praduga tak bersalah. (Ayu)

The post Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat TNI, Muncul Berbagai Spekulasi appeared first on Topkota.