SERGAI, TOPKOTA.co – Ketua Desk Pilkada DPW PPP Sumatera Utara (Sumut) H Usman Effendi Sitorus Sag MSP menanggapi surat penjelasan dari KPU RI, dan menuturkan bahwa KPU Sergai harus bijak dalam menyelenggarakan Pilkada di daerah ini, khususnya menjalankan tahapan pendaftaran.
“Kita contohkan dua surat penjelasan dari KPU RI, satu Nomor 742 dan 758. Nah, kita menyakini KPU Sergai sangat bijak dan taat ketentuan, oleh karena itu kita yakini KPU Sergai tetap berpedoman dengan surat penjelasan penundaan tahapan yang dikeluarkan oleh KPU RI tertanggal 6 September 2020 dengan Nomor 742 dan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati,Wakil Bupati dan/atau Walikota-Wakil Walikota,” katanya.
Masih kata Usman Effendi yang akrab disapa Ustor, jika dalam tahapan penambahan masa pendaftaran ini KPU Sergai tidak merujuk ke PKPU Nomor 3 tahun 2017, dan surat penjelasan tentang penundaan tahapan maka berpotensi melanggar aturan yang dikeluarkan oleh KPU RI.
Dalam hal sebutnya, tentunya tim hukum dari pasangan Dambaan (H.darma Wijaya-H.Adlin Umar Yusri Tambunan) akan mengambil langkah-langkah tegas. “Tim hukum Bapaslon (bakal pasangan calon) Dambaan akan melayangkan surat keberatan kepihak berkompete,n bahkan melakukan gugatan. Dan jika saja ada pasangan selain Dambaan yang datang ke KPU Sergai ingin mendaftar sah-sah saja, sepanjang memenuhi persyaratan, namun belum tentu diterima jika tidak memenuhi persyaratan,” ungkap Ustro.
Sedangkan Tokoh Masyarakat Kabupaten Sergai H Bahrum Abbas yang juga Ketua Eksponen 66 Sergai mengatakan, agar KPU RI serius dalam mengeluarkan peraturan dan harus dikaji terlebih dahulu.
“Emangnya pelaksanaan Pilkada ini semaunya KPU RI saja. Jika tidak cocok rubah lagi dan keluarkan surat penjelasan. Ini bukan penyelenggaraan pemilihan kepala dusun, tapi pemilihan kepala daerah. Kita berharap lembaga penyelenggara Pemilu ini serius dalam hal mengeluarkan peraturan dan harus dikaji terlebih dahulu, sehingga aturan yang keluar tidak ada dirugikan. Disamingi itu, KPU RI harus tegak lurus dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan bukan dibawah tekanan,” katanya, Sabtu (12/9). (End)
